Huawei Dicegah Ikut Bangun Portal Pajak

PRAHA, DDTCNews – Pemerintah Republik Ceko memutuskan mengecualikan Huawei dalam tender pembangunan portal pajak karena risiko keamanan. Pasalnya, Huawei sudah mendapatkan pengawasan internasional atas tuduhan memata-matai negara lain dengan teknologi.

Kementerian Keuangan Rep. Ceko mengungkapkan pemerintah berhak untuk tidak mengizinkan perusahaan yang telah mendapatkan peringatan dari Badan Cyber dan Keamanan Informasi Nasional (NUKIB) itu terlibat dalam tender pembangunan portal pelaporan pajak.

“Agensi telah memperingatkan kepada operator jaringan dan lembaga lainnya agar tidak menggunakan perangkat lunak maupun keras yang dibuat oleh Huawei atau ZTE China karena berisiko terjadi kebocoran data,” demikian laporan Kemenkeu Ceko, Rabu (30/1).

Tak hanya Kemenkeu Rep. Ceko yang menaruh kecurigaan pada Huawei, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) juga menuduh Huawei bersekongkol guna melanggar sanksi AS terhadap Iran dan mencuri teknologi robot dari T-Mobile US Inc.

Peringatan yang diterbitkan oleh NUKIB terhadap Huawei tentu memiliki landasan yang kuat. Peringatan NUKIB terbit dari 160 operator publik dan swasta yang cukup kritis untuk menganalisis potensi risiko yang bisa timbul dari perusahaan teknologi tersebut.

Juru bicara Direktorat Keuangan Umum Kementerian Keuangan Rep. Ceko mempertegas peringatan NUKIb sudah mengikat secara administratif dan pemerintah berkewajiban melaksanakannya.

Kendati sudah mendapatkan peringatan yang cukup keras, juru bicara Huawei Rep. Ceko Magda Teresa Partyka menilai pengecualian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Huawei merupakan tindakan diskriminatif yang tidak berdasar.

“Kami akan meminta Kementerian Keuangan mencabut tender dan menerbitkan kembali sesuai dengan hukum negara yang berlaku sebelumnya. Jika tidak ada titik cerah, kami akan mempertimbangkan semua opsinya,” paparnya seperti dilansir reuters.com.

Di samping itu, Huawei tampak mendapat dukungan dari Presiden Rep. Ceko Milos Zeman yang juga mempromosikan kerja sama dengan Tiongkok. Namun, Huawei juga mendapat perlawanan terutama dari Perdana Menteri Rep. Ceko Andrej Babis.

Hingga saat ini, tender atas portal pelaporan pajak di Kementerian Keuangan Rep. Ceko senilai CZK500 juta atau Rp310,32 miliar itu masih tersandung oleh pengecualian pemerintah terhadap Huawei terkait dengan keamanan data dan informasi. (Bsi)