RESTITUSI PAJAK

Hingga November 2020, Restitusi Tumbuh 19%

Muhamad Wildan | Senin, 28 Desember 2020 | 14:46 WIB
Hingga November 2020, Restitusi Tumbuh 19%

Kantor pusat Ditjen Pajak. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi restitusi hingga akhir November 2020 sudah mencapai Rp166,6 triliun, tumbuh 19,24% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan lalu, restitusi mulai melonjak pada September 2020. Pada bulan tersebut, restitusi sudah bertumbuh 13,8%.

Meski demikian, restitusi terutama restitusi dipercepat tetap didorong untuk membantu wajib pajak. "Kami ingin menolong perusahaan-perusahaan untuk likuiditasnya menjadi lebih baik, maka dilakukanlah policy restitusi yang dipercepat," ujar Sri Mulyani, Selasa pekan lalu (22/12/2020).

Baca Juga:
Distributor Alkes Bisa Ajukan Restitusi Dipercepat, Begini Aturannya

Akibat pertumbuhan restitusi, realisasi penerimaan pajak per November 2020 tercatat hanya Rp925,34 triliun, terkontraksi -18,55% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara bruto, realisasi penerimaan pajak sesungguhnya hanya terkontraksi -14,4%. "Pertumbuhan neto masih tertekan akibat restitusi. Restitusi dipercepat meningkat 98,9% pada November," catat Kementerian Keuangan.

Secara lebih terperinci, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa menyampaikan restitusi dipercepat mampu tumbuh drastis hingga 34,29% pada November 2020.

Baca Juga:
Restitusi Dipercepat Era Coretax Dapat Diteliti Otomatis oleh Sistem

Sejalan dengan pertumbuhan restitusi dipercepat tersebut, anggaran restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat juga ditingkatkan dari rencana awal sebesar Rp5,8 triliun menjadi Rp7,55 triliun.

Selain restitusi dipercepat, restitusi normal tercatat mampu tumbuh 16,8% pada November 2020, sedangkan restitusi yang timbul akibat upaya hukum tercatat tumbuh 7,87%. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 09 Oktober 2024 | 11:30 WIB CORETAX SYSTEM

Restitusi Dipercepat Era Coretax Dapat Diteliti Otomatis oleh Sistem

Minggu, 01 September 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pedagang Besar Farmasi Bisa Jadi PKP Berisiko Rendah, Ini Aturannya

Selasa, 20 Agustus 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! 6 Alasan Ini yang Bikin Penetapan WP Kriteria Tertentu Dicabut

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus