KINERJA PERDAGANGAN

Harga Berangsur Turun, BPS Sebut Windfall Komoditas Segera Berakhir

Dian Kurniati | Senin, 15 Agustus 2022 | 16:45 WIB
Harga Berangsur Turun, BPS Sebut Windfall Komoditas Segera Berakhir

Pekerja menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari atas mobil di Desa Lemo - Lemo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Sabtu (2/7/2022). ANTARA FOTO/Akbar Tado/rwa.
 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mulai terjadi tren penurunan harga berbagai komoditas unggulan Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan penurunan harga tersebut di antaranya terjadi pada minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan feronikel. Menurutnya, penurunan harga tersebut menandakan windfall yang dinikmati Indonesia pada tahun ini akan segera berakhir.

"Penurunan harga komoditas unggulan ekspor utama kita seperti CPO, barangkali memang menjadi perhatian kita sebagai tanda berakhirnya windfall harga komoditas," katanya, Senin (15/8/2022).

Baca Juga:
Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Setianto mengatakan ekspor Indonesia tumbuh impresif pada sepanjang Januari-Juli 2022, yakni mencapai 36,36%. Kondisi itu lebih didorong oleh peningkatan harga komoditas ekspor, khususnya pada komoditas utama Indonesia.

Dia menilai kinerja ekspor yang positif tersebut tidak disertai dengan peningkatan volume yang signifikan. Oleh karena itu, nilai ekspor akan otomatis melambat ketika harga berbagai komoditas utama Indonesia mulai menurun.

Misalnya pada CPO, Setianto memaparkan harganya mulai turun dari US$1,062,99 per metrik ton pada Januari 2022 ke level US$1.056,6 per metrik ton pada Juli 2022. Sedangkan soal volume ekspornya, pada Juli 2022 tercatat sebanyak 2,2 juta metrik ton.

Baca Juga:
Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

"Windfall dapat berakhir jika harga komoditas ini kembali kepada kondisi normal karena volume ekspor komoditas utama kita cenderung stagnan," ujarnya.

Sejak Juni 2022, pemerintah mengadakan percepatan ekspor atau flush out atas CPO dan produk turunannya. Langkah itu ditempuh untuk meningkatkan harga TBS kelapa sawit di tingkat petani.

Ketika program flush out diumumkan, pemerintah menurunkan tarif pungutan ekspor terhadap 19 dari 26 jenis produk CPO. Namun khusus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2022, pemerintah memutuskan mengenakan tarif pungutan ekspor CPO beserta semua produk turunannya sebesar US$0. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025