KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Gejolak Global, Pemerintah Tetap Prioritaskan Penyehatan APBN

Dian Kurniati | Selasa, 02 Agustus 2022 | 14:45 WIB
Hadapi Gejolak Global, Pemerintah Tetap Prioritaskan Penyehatan APBN

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menegaskan akan tetap melakukan konsolidasi fiskal meski pengelolaan APBN menghadapi tantangan akibat gejolak ekonomi global.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penurunan defisit APBN terus menunjukkan tren yang positif. Dia juga meyakini APBN 2022 akan dapat bekerja dengan baik hingga tutup tahun sehingga defisit akan kembali ke level 3% pada 2023.

"APBN kita upayakan menjadi lebih sehat. Ini akan menjadi jalan yang baik supaya tahun 2023 APBN bisa memenuhi amanat UU 2/2020 yaitu dengan defisit di bawah 3%," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (2/8/2022).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Suahasil menuturkan pemerintah menjadikan APBN sebagai alat countercyclical untuk menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, memberi perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi amanat UU 2/2022 untuk mengembalikan defisit APBN ke level 3% pada 2023. Untuk itu, langkah-langkah konsolidasi fiskal harus dilakukan secara hati-hati sehingga penurunan defisit tidak menimbulkan syok pada perekonomian.

Dalam hal ini, lanjut wamenkeu, pemerintah akan menjaga APBN tetap fleksibel, antisipatif, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi, inflasi, dan dampak geopolitik dunia.

Baca Juga:
Prabowo Berhemat, Sri Mulyani Jamin Anggaran Bansos Tak Terdampak

Setelah mengalami melebar hingga 6,09% terhadap PDB pada 2020, pemerintah mulai menurunkan defisit APBN secara bertahap. Pada 2021, defisit APBN telah turun menjadi 4,65%, dan ditargetkan kembali menyusut menjadi 4,5% pada 2022.

Dengan kinerja APBN yang mencetak surplus pada semester I/2022, pemerintah memperkirakan defisit hanya akan 3,92% saat tutup buku.

Suahasil menyebut pemerintah tengah merancang RAPBN 2023 dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang terjadi pada saat ini. Pada tahun depan, defisit direncanakan berkisar 2,61%-2,85%.

"Ini sedang kami desain supaya nanti pada saatnya, 16 Agustus 2022, Presiden akan menyampaikan RAPBN 2023 kepada DPR dengan defisit di bawah 3%," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP