KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Gejolak Global, Pemerintah Tetap Prioritaskan Penyehatan APBN

Dian Kurniati | Selasa, 02 Agustus 2022 | 14:45 WIB
Hadapi Gejolak Global, Pemerintah Tetap Prioritaskan Penyehatan APBN

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menegaskan akan tetap melakukan konsolidasi fiskal meski pengelolaan APBN menghadapi tantangan akibat gejolak ekonomi global.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penurunan defisit APBN terus menunjukkan tren yang positif. Dia juga meyakini APBN 2022 akan dapat bekerja dengan baik hingga tutup tahun sehingga defisit akan kembali ke level 3% pada 2023.

"APBN kita upayakan menjadi lebih sehat. Ini akan menjadi jalan yang baik supaya tahun 2023 APBN bisa memenuhi amanat UU 2/2020 yaitu dengan defisit di bawah 3%," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (2/8/2022).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Suahasil menuturkan pemerintah menjadikan APBN sebagai alat countercyclical untuk menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, memberi perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi amanat UU 2/2022 untuk mengembalikan defisit APBN ke level 3% pada 2023. Untuk itu, langkah-langkah konsolidasi fiskal harus dilakukan secara hati-hati sehingga penurunan defisit tidak menimbulkan syok pada perekonomian.

Dalam hal ini, lanjut wamenkeu, pemerintah akan menjaga APBN tetap fleksibel, antisipatif, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi, inflasi, dan dampak geopolitik dunia.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Setelah mengalami melebar hingga 6,09% terhadap PDB pada 2020, pemerintah mulai menurunkan defisit APBN secara bertahap. Pada 2021, defisit APBN telah turun menjadi 4,65%, dan ditargetkan kembali menyusut menjadi 4,5% pada 2022.

Dengan kinerja APBN yang mencetak surplus pada semester I/2022, pemerintah memperkirakan defisit hanya akan 3,92% saat tutup buku.

Suahasil menyebut pemerintah tengah merancang RAPBN 2023 dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang terjadi pada saat ini. Pada tahun depan, defisit direncanakan berkisar 2,61%-2,85%.

"Ini sedang kami desain supaya nanti pada saatnya, 16 Agustus 2022, Presiden akan menyampaikan RAPBN 2023 kepada DPR dengan defisit di bawah 3%," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan