NIGERIA

Genjot Pajak, Sistem Administrasi Berbasis IT Diperkuat

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 April 2017 | 13:40 WIB
Genjot Pajak, Sistem Administrasi Berbasis IT Diperkuat

ABUJA, DDTCNews – Otoritas Pajak Nigeria (Federal Inland Revenue Service/FIRS) akan memperkuat sistem administrasi perpajakan terpadu (Integrated Tax Administration System/ITAS) melalui perluasan penggunaan untuk semua kantor pajak di negaranya, yang sebelumnya hanya diterapkan di kantor pajak tertentu saja.

Ketua FIRS Babatunde Fowler mengatakan ITAS yang mulai diperkenalkan sejak 2016 lalu ini akan mengotomatisasi semua proses adiministrasi pajak yang dimulai dari pendaftaran, pelaporan dan audit pajak, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan.

“Layanan Sistem Administrasi Pajak Terpadu (ITAS) diperkenalkan sejak 2016, namun hanya pada kantor-kantor pajak tertentu saja. Tahun ini ITAS akan diluncurkan secara nasional,” ungkapnya saat membuka workshop perpajakan di Abuja, Senin (10/4).

Baca Juga:
Perbaiki Kualitas Kesehatan, Nigeria Kenakan PPN 0% untuk Obat & Alkes

Fowler mengatakan melalui penyebaran teknologi baik dari segi perluasan dan pendalaman inisiatif atas informasi, komunikasi, dan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan, diharapkan dapat menopang penerimaan negara dari sektor non-minyak.

Tidak hanya memperluas penggunaan teknologi untuk sistem administrasi perpajakan saja, FIRS juga telah memperkenalkan portal layanan Bea Materai Terpadu (Integrated Stamp Duty Services/ISDS). Portal ini akan memudahkan penilaian secara online dan pembayaran bea materai oleh wajib pajak Nigeria.

Guna mendorong pembangunan berkelanjutan, Flower mengatakan FIRS juga akan melakukan sejumlah strategi lain untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, di mana salah satunya dengan terus memperbaiki sistem administrasi perpajakan melalui perkembangan teknologi.

Baca Juga:
Muncul Kode Eror 500 saat Akses DJP Online, WP Bisa Lakukan Ini

Upaya itu, seperti dilansir dalam vanguardngr.com, dinilai telah meningkatkan kerja sama dengan Kantor Akuntan Umum Federasi atau administrasi perbendaharaan Republik Federal Nigeria dalam memastikan pengiriman laporan yang cepat dari pendapatan pajak, terutama withholding tax dan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh instansi pemerintah.

Adapun terkait dengan penggunaan teknologi dalam administrasi pajak, DDTC Academy akan menyelenggarakan kursus tentang Tax Policy and Administrasion Course pada Kamis, 27 April 2017. Kursus ini akan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada peserta mengenai kebijakan dan administrasi pajak di Indonesia.

Teknologi dalam administrasi pajak menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam kursus tersebut lantaran semakin pentingnya penggunaan teknologi dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sistem pelayanan administasi pajak. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Kamis, 17 Oktober 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kewajiban Pajak Gabung Suami, Istri Bisa Cetak NPWP Pakai Nama Sendiri

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:39 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Suami Kena PHK, Istri (Karyawati) Bisa Peroleh Tambahan PTKP Keluarga

Selasa, 15 Oktober 2024 | 18:30 WIB KP2KP ENREKANG

Lama Tak Urus Administrasi Pajak, WP Belum Hapus NPWP Berakhiran 001

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN