Genjot PAD, Kota Ini Usulkan Retribusi Kawasan Wisata

BATAM, DDTCNEWS—Pemkot Batam berencana memungut retribusi dari setiap kawasan wisata yang beroperasi di wilayah tersebut demi meningkatkan pemasukan terhadap APBD Batam.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata memastikan retribusi yang dipungut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan fasilitas pendukung di sekitar kawasan wisata.

belum menghitung potensi penerimaan daerah dari retribusi kawasan wisata. Namun, ia memastikan hasil yang dikumpulkan dari retribusi tersebut juga akan dikembalikan pada masyarakat untuk membangun fasilitas pendukung di sekitar kawasan wisata.

“Kami belum menghitung potensi penerimaan daerah dari retribusi. Ini kami tata demi wisata Batam,” kata Ardiwinata, dikutip Selasa (28/01/2020).

Adiwinata berkata, pemerintah kota akan segera mengajukan usulan retribusi untuk lokasi wisata tersebut kepada DPRD Kota Batam. Pasalnya, pengenaan retribusi perlu diatur dalam peraturan daerah (Perda).

Selain itu, Pemkot Batam juga akan terlebih dahulu memperbaiki sejumlah kawasan wisata yang beroperasi saat ini, seperti Museum Batam di Dataran Engku Putri Batam Center, serta menara pandang di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah.

Beberapa kawasan wisata di Batam sendiri sudah memiliki fasilitas yang lengkap, seperti Jembatan Barelang yang menawarkan pemandangan laut. Di sana, sudah tersedia panggung hiburan, area penjualan souvenir, pusat kuliner, musala, dan toilet.

Dilansir dari Batam Pos, Pemkot Batam juga akan menindaklanjuti laporan soal pungutan liar di sejumlah kawasan wisata selama ini. Pungutan tersebut kerap terjadi di fasilitas parkir dan saung di Jembatan Barelang.

Tahun ini, pemerintah kota Batam menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp1,3 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan Pemda. Adapun, total APBD Pemkot Batam Rp2,9 triliun.

Retribusi yang telah diatur dalam Perda Kota Batam No. 8/2013 misalnya pada biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pasar, rumah potong hewan, dan tempat penjualan minuman beralkohol. (rig)