Gara-gara Proyek LRT, Puluhan Miliar Pajak Reklame Hilang

BEKASI, DDTCNews – Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame di Kota Bekasi tahun ini diperkirakan bakal alot. Pasalnya, selain banyaknya pengusaha yang melakukan pengemplangan pajak, faktor lainnya yaitu adanya program LRT (kereta cepat) yang mengganggu ratusan reklame sehingga tidak bisa digunakan.

Kepala Seksi Reklame Nana Supriatna mengakui, ratusan titik reklame yang berpotensi menghasilkan pendapatan pajak puluhan miliar tersebut harus hilang. Di antaranya ada 141 titik yang berada di pinggir tol Cikampek wilayah Kota Bekasi dengan potensi yang hilang sekitar Rp20 miliar, dan 41 titik di Jalan Ahmad Yani yang terkena penataan dengan potensi yang hilang sekitar Rp4 miliar.

”Saat ini di daerah strategis banyak sekali titik reklame yang sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Sehingga potensi puluhan miliar harus rela hilang tidak menjadi PAD,” katanya, Jumat (16/9).

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi harus rela kehilangan PAD dari pajak reklame pada tahun 2016 ini sekitar Rp24 miliar. Dari target Rp79 miliar pada tahun ini, baru terealisasi sekitar Rp21 miliar atau 26,6%.

Kepala Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Karto mengatakan, untuk mensiasati rendahnya capaian target PAD dari sektor reklame, pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap pelaku usaha yang memasang reklame di luar atau di dalam mall.

“Bilboard ataupun papan nama perusahaan yang ada di dalam dan luar Mall masih kurang maksimal dalam penarikan pajak reklame. Oleh sebab itu, kita akan mengoptimalkan pendapatan pajak dari reklame yang berada di dalam mall,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Machrul Fallak menanggapi rendahnya capaian pada reklame, DPRD belum lama ini sudah melakukan rapat dengan DPP PJU. “Kita sudah rapat evaluasi, memang kalau menurut kita masih banyak potensi yang ada untuk ditarik, tapi sampai saat ini tidak dilakukan,” jelasnya.

Seperti dilansir dalam radarbekasi.com, Machrul meminta, DPP PJU bisa lebih berani untuk menindak perusahaan yang tidak membayar pajak reklame. “Ruko-ruko kan saat ini banyak, bisa dilakukan pendataan, setelah itu bisa disesuaikan pembayaran pajaknya demi PAD Kota Bekasi,” sarannya. (Bsi)