PEMILU 2024

Ganjar-Mahfud Ingin Gandakan Pendapatan Negara, APBN Perlu Surplus

Dian Kurniati | Sabtu, 20 Januari 2024 | 12:00 WIB
Ganjar-Mahfud Ingin Gandakan Pendapatan Negara, APBN Perlu Surplus

Capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyapa pendukungnya saat tiba di lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana menggandakan pendapatan negara dalam 5 tahun apabila terpilih dalam Pilpres 2024.

Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Renard Widarto mengatakan peningkatan pendapatan negara diperlukan agar tersedia ruang fiskal untuk merealisasikan berbagai kebijakan. Di sisi lain, peningkatan pendapatan juga diharapkan mampu membuat postur APBN menjadi surplus.

"Neraca APBN kita sudah mengalami defisit selama berpuluh tahun. Kita juga pasti tahu kalau defisit terjadi, negara harus berutang sehingga utang yang tercipta akan membebani postur APBN pada tahun-tahun berikutnya," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Sabtu (20/1/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Renard mengatakan Ganjar-Mahfud akan berupaya mengelola utang pemerintah secara lebih baik. Menurutnya, pasangan capres-cawapres ini tidak berniat menambah utang pemerintah, tetapi justru berusaha menyelesaikannya.

Dia menjelaskan satu-satunya strategi menyelesaikan persoalan utang pemerintah yakni melalui optimalisasi pendapatan negara, terutama dari sisi pajak.

Ganjar-Mahfud juga telah menyiapkan 5 strategi meningkatkan pendapatan negara yang akan dilaksanakan jika memenangkan pilpres. Pertama, meningkatkan penerimaan pajak melalui menyederhanakan sistem dan birokrasi perpajakan, meningkatkan literasi pajak, serta meningkatkan transparansi penggunaan uang pajak.

Baca Juga:
Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Kedua, peningkatan pendapatan negara juga dilakukan melalui penguatan ekonomi baru di Indonesia, terutama ekonomi hijau dan ekonomi biru, agar pendapatan negara ikut terkerek. Ketiga, mendorong peran BUMN dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund di Indonesia.

Keempat, mendorong kebijakan hilirisasi dan industrialisasi di semua bidang. Alasannya, kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah otomatis juga bakal berdampak pada pendapatan negara.

Terakhir, Ganjar-Mahfud berkomitmen menjaga iklim investasi tetap kondusif dengan menciptakan birokrasi yang antikorupsi.

Baca Juga:
Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Renard menyebut peningkatan pendapatan negara hingga 2 kali lipat akan menyehatkan APBN di masa depan. Melalui upaya ini, APBN diharapkan mengalami surplus dan utang pemerintah dapat diselesaikan.

"Kalau kita mengalami surplus neraca, berarti kita tidak perlu utang. Meski begitu, utang merupakan sesuatu yang harus kita kelola dengan baik," ujarnya.

Simak transkrip lengkap wawancara DDTCNews bersama Renard Widarto dalam artikel 'Pemerintah Harus Bersih dan Transparan dalam Menggunakan Uang Pajak'. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP