Gali Potensi Pajak, Pemkab Meranti Gandeng Akademisi

SELATPANJANG, DDTCNews - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau berkurang tahun ini. Hal ini karena pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) migas akibat penurunan komoditas tersebut pada tahun lalu.

Tidak mau terus menerus bergantung pada komoditas SDA untuk menopang APBD, Pemkab Senuju tengah menggali potensi pajak baru. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih untuk diajak bekerja sama dalam menggali potensi pengelolaan pajak dan restribusi daerah.

Rombongan Pemda Meranti tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Meranti, Irwan dan terdiri dari komponen pejabat Pemda dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekda dan Dinas Pendidikan.

Melalui kerja sama ini ke depannya, Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) akan meminta pendampingan dalam bentuk analisis akademik dari pihak UGM khususnya para peneliti dosen Prodi MEP FEB (Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) untuk melakukan berbagai pelatihan bidang perpajakan dan restribusi yang diperuntukan kepada staf dinas terkait.

"Ini semua bertujuan agar ke depan dalam mengelola sektor pajak menjadi lebih baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum," kata Irwan, Rabu (28/3).

Seperti yang diketahui, APBD Meranti menurun drastis akibat pemotongan DBH Migas Meranti oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun ini APBD Meranti hanya berkisar Rp1,1 triliun jauh menurun dari tahun 2016 lalu yang berkisar Rp1,6 triliun.

Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan baru dan kerja keras khususnya oleh dinas terkait dalam mengelola pajak. Mulai dari menggali semua potensi pajak di daerah, dan yang tak kalah penting bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya enggan untuk mau membayar kewajiban pajaknya.

"APBD tahun ini menurun 30%-40%. Kondisi inilah yang harus dicarikan solusi melalui berbagai terobosan agar bisa untuk mendongkrak APBD melalui pajak dan retribusi daerah yang hingga saat ini belum terkelola secara maksimal," tutupnya dilansir Senuju. (Amu)