G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

WASHINGTON DC, DDTCNews – Negara-negara yang tergabung dalam Intergovernmental Group of Twenty Four (G24) memberikan masukan agar konsensus pajak global dapat mempertimbangkan kondisi negara-negara berkembang di seluruh dunia.

G24 memberikan sejumlah rekomendasi dan pertimbangan atas konsensus pajak global mengenai Pilar 1 dan Pilar 2 kepada OECD. Hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya konsensus saat diterapkan di negara-negara berkembang.

“Sangat penting bagi negara-negara berkembang memahami apa yang mereka lakukan dan setujui dalam konsensus pajak global dengan mempertimbangkan masalah yang ada di negaranya,” sebut G24 dalam keterangan resmi, Kamis (23/09/2021).

G24 menyatakan setidaknya 8 poin terkait dengan konsensus pajak global tersebut. Pertama, G24 mengapresiasi atas hasil konsensus pajak global untuk mengatasi tantangan digitalisasi di masa Pandemi Covid-19.

Kedua, perlu aturan yang adil, sederhana, dan mampu diimplementasikan secara efektif di negara-negara berkembang. Ketiga, persentase minimal residual profit (seluruh laba di atas 10% penghasilan) dinaikkan menjadi di atas 30%. Apabila tidak dinaikkan, G24 memperkirakan negara-negara berkembang bakal kehilangan sumber pendapatan pajak.

Keempat, perlu memasukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara efektif, baik negara maju maupun berkembang akibat penerapan pilar satu dan kedua. Meski demikian, hal yang perlu ditekankan dilakukan adalah pencegahan terjadinya sengketa itu.

Kelima, perlu mekanisme koordinasi yang tepat dalam penerapan pajak layanan digital. Negara tidak boleh menerapkan pajak layanan digital yang berkaitan dengan yurisdiksi pajak di negara lain dan berada di bawah kerangka Pilar 1 dan Pilar 2 secara sepihak.

Keenam, perlu tarif pajak minimum yang tinggi di bawah aturan yang disepakati sehingga yurisdiksi yang selama ini menerapkan tarif pajak minimum yang rendah dapat mengenakan tarif yang sama dengan yurisdiksi lain yang mengenakan tarif yang tinggi.

Ketujuh, G24 mendukung pengenaan tarif pajak minimum yang tinggi. Namun, G24 menilai perlu adanya aturan pengenaan tarif berbasis transaksi tanpa pengecualian pengembalian yang mengurangi efektivitas penerapannya.

Kedelapan, tanpa mempertimbangkan rekomendasi negara G24 tersebut maka penerapan konsunsus pajak global menjadi tidak optimal bahkan tidak berkelanjutan untuk jangka panjang.

G24 mewakili kepentingan negara berkembang dalam masalah ekonomi yang terdiri dari 28 negara anggota ditambah China. Enam dari negara-negara G24 juga merupakan anggota G20 antara lain Argentina, Brasil, Cina, India, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Selain anggota G20, 12 anggota G24 lainnya juga merupakan anggota Inclusive Framework antara lain Kolombia, Pantai Gading, Mesir, Gabon, Haiti, Kenya, Maroko, Nigeria, Pakistan, Peru, Sri Lanka , dan Trinidad dan Tobago. (rizki/rig)