G-20 Tegaskan Dukung Konsensus Global, Aksi Unilateral Bakal Dihapus

JAKARTA, DDTCNews - Para menteri keuangan negara anggota G-20 kembali menegaskan dukungan untuk mencapai konsensus atas dua pilar proposal pajak global OECD.

Menteri Keuangan Italia sekaligus pemimpin pertemuan G-20 tahun ini, Daniele Franco, mengatakan semua anggota bersepakat mendukung upaya mengatasi berbagai tantangan pajak akibat digitalisasi ekonomi. Baca ulasan lengkap DDTC terkait konsensus pajak global di Selangkah Lagi Mencapai Konsensus Global Pajak Digital.

G-20 juga menyerukan OECD/G-20 Inclusive Framework on BEPS segera mengembangkan model aturan dan instrumen multilateral dalam Detailed Implementation Plan agar aturan baru tentang perpajakan global mulai berlaku pada 2023.

"Kesepakatan ini akan membentuk sistem perpajakan internasional yang lebih stabil dan adil," katanya melalui konferensi video, Rabu (13/10/2021).

Franco mengatakan G-20 mendukung sepenuhnya kesepakatan politik akhir yang tercantum dalam pernyataan tentang solusi dua pilar yang dirilis OECD/G-20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pekan lalu. Dalam laporan tersebut, 136 dari 140 yurisdiksi telah menyepakati solusi dua pilar proposal OECD.

Pilar 1: Unified Approach diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik. Hak pengenaan pajak atas laba lebih dari US$125 miliar diharapkan akan dialokasikan kembali ke yurisdiksi pasar setiap tahun.

Sementara pada Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), akan mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global. Pilar 2 akan mengatur tarif pajak minimum global untuk korporasi sebesar 15% pada perusahaan dengan pendapatan di atas EUR750 juta.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan konsensus pajak global, penerapan aksi unilateral terhadap pajak digital juga akan dihapuskan pada 2024. Franco menyebut negaranya, Italia, termasuk yang akan menghapus pengenaan pajak digital yang kini berlaku secara unilateral, untuk kemudian diganti dengan skema mengikuti ketentuan pajak minimum global 15%.

Meski demikian, dia tidak terlalu mengkhawatirkan soal penyusutan penerimaan negara mengingat estimasi OECD mengenai potensi laba perusahaan multinasional yang akan menjadi objek pemajakan negara-negara pasar akan mencapai lebih dari US$125 miliar.

"Italia merupakan pasar untuk perusahaan multinasional yang besar dan lebih menguntungkan. Jadi, kami berharap pendapatan tambahan akan datang ke Italia dari pilar 1," ujarnya. (sap)