Finalisasi Omnibus Law, Pembahasan Dimulai Awal 2020

JAKARTA, DDTCNews – Dua rancangan kebijakan dalam bentuk omnibus law bersiap didorong pemerintah ke DPR. Pembahasan dua aturan main untuk menggenjot investasi tersebut akan dimulai pada awal 2020.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar rapat koordinasi gabungan soal omnibus law di kantornya hari ini. Menurutnya, omnibus law perpajakan akan disetor kepada parlemen terlebih dahulu akhir tahun ini. Kemudian, omnibus law cipta lapangan kerja diserahkan kepada DPR pada Januari 2020.

“Jadi secara timeline itu sudah Prolegnas. Akan segera dimasukkan, yang omnibus law perpajakan, pada Desember ini ke parlemen. Sementara, UU cipta lapangan kerja akan kita masukkan di awal Januari,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/12/2019).

Airlangga menyebut omnibus law perpajakan yang telah disiapkan oleh Kemenkeu akan mencakup 6 pilar utama. Adapun pilar pertama adalah soal pendanaan investasi. Pilar kedua tentang sistem teritori. Pilar ketiga terkait subjek pajak dalam negeri.

Pilar keempat terkait kepatuhan wajib pajak. Pilar kelima terkait keadilan iklim berusaha. Pilar keenam terkait fasilitas perpajakan. Sementara itu, untuk omnibus law cipta lapangan kerja akan mencakup 11 kluster.

Kesebelas kluster itu antara lain penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.

Airlangga memastikan kedua omnibus law tersebut akan diselaraskan agar tidak bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, omnibus law diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang mampu meningkatkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan investasi.

“Substansi kedua omnibus law tersebut kami selaraskan. Substansi yang terkait dengan aspek perpajakan dan kebijakan fskal, yang menyangkut substansi di omnibus law cipta lapangan kerja juga akan dimasukkan ke dalam omnibus law perpajakan," paparnya. (kaw)