KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Menteri BUMN Erick Thohir dalam Talkshow 'Bangkit Bareng'.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian BUMN tengah mengupayakan peningkatan kontribusi perusahaan pelat merah dalam pembayaran pajak, dividen, dan PNBP.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 3 pos tersebut merupakan kontribusi BUMN sebagai sumber alternatif pendapatan negara. Oleh karena itu, peningkatan setoran pajak, dividen, dan PNBP mulai diupayakan pada tahun ini.

"Pada 2020, BUMN tetap berkontribusi kepada negara kurang lebih Rp375 triliun terdiri dari pajak, dividen, dan PNBP. Kita tahu negara perlu alternatif pemasukan lain maka kita dorong ini pada 2021, 2022, dan 2023 upayakan ada peningkatan," katanya dalam talkshow bertajuk Bangkit Bareng, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga:
Meski Terkontraksi 4 Persen, Kinerja PNBP Sudah Lampaui Target

Erick menjabarkan kontribusi BUMN pada tahun lalu senilai Rp375 triliun terdiri dari pembayaran pajak senilai Rp245 triliun. Kemudian setoran dividen BUMN senilai Rp44 triliun dan pembayaran PNBP sejumlah Rp86 triliun.

Kinerja tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan tahun fiskal 2019. Sebelum pandemi Covid-19 datang setoran pajak BUMN pada 2019 mencapai Rp285 triliun, pembayaran PNBP senilai Rp86 triliun, dan setoran dividen senilai Rp50 triliun.

Menurutnya, kinerja kontribusi BUMN masih akan mengalami stagnansi pada tahun ini. Namun, akselerasi pembayaran pajak, dividen, dan PNBP diupayakan terjadi pada tahun fiskal 2022.

Baca Juga:
Dana SAL Bisa Dipinjamkan ke BUMN dan Pemda, Kemenkeu Ungkap Tujuannya

"Untuk 2021 paling stagnan dulu [kontribusi BUMN], tetapi ke depan ada peningkatan," terangnya.

Erick menyebutkan stagnansi pada tahun ini karena BUMN ikut berkontribusi pada program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, adanya kebutuhan investasi untuk menghadapi situasi pasca Covid-19.

"Kita tahu bahwa banyak sekali program pemerintah memerlukan dana untuk membantu rakyat yang kesulitan atau investasi pasca Covid," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 10:00 WIB KINERJA FISKAL

Meski Terkontraksi 4 Persen, Kinerja PNBP Sudah Lampaui Target

Selasa, 03 Desember 2024 | 16:30 WIB PMK 88/2024

PMK Baru, Kemenkeu Bisa Pinjamkan Dana SAL ke BUMN

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?