KERJA SAMA BILATERAL

Empat Poin Utama Pembahasan Jokowi dan PM Albanese di Australia

Redaksi DDTCNews | Rabu, 06 Maret 2024 | 15:25 WIB
Empat Poin Utama Pembahasan Jokowi dan PM Albanese di Australia

Presiden Jokowi bertemu Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC), Melbourne, Australia, Selasa (5/3/2024). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

MELBOURNE, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 4 poin utama sebagai hasil pembicaraannya bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne, Australia.

Pertama, Jokowi menyambut baik perkembangan kerja sama kedua negara, termasuk penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kolaborasi kendaraan listrik.

“Saya harap MoU dapat segera diimplementasikan melalui pembentukan joint steering committee dan penyusunan work plan. Khusus terkait nikel saya mendorong kedua negara dapat lebih mengedepankan kolaborasi daripada berkompetisi,” ungkap Jokowi, dikutip pada Rabu (6/3/2024).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan Bank Negara Indonesia (BNI) di Sydney. Selain itu, presiden juga menyambut baik penandatanganan MoU antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan National Capital Authority pada Februari lalu.

“Saya juga ingin kembali mengundang sektor swasta Australia untuk turut serta membangun IKN,” imbuhnya.

Kedua, Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Presiden Jokowi juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia.

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

“Selain itu kerja sama bidang biosecurity untuk produk-produk Indonesia utamanya buah-buahan dan perikanan perlu terus didorong, utamanya terkait aspek inspeksi dan karantina,” tuturnya.

Ketiga, dalam hal hubungan antarwarga negara, presiden menyatakan kegembiraannya atas popularitas Indonesia sebagai tujuan bagi pelajar Australia dalam skema New Colombo Plan.

Presiden Jokowi mengundang lebih banyak pemuda Australia untuk berkunjung dan belajar di Indonesia, termasuk budaya dan bahasa Indonesia.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Keempat, presiden mengucapkan terima kasih atas dukungan Australia selama keketuaan Indonesia di Asean tahun lalu. Presiden berharap kerja sama dan implementasi proyek infrastruktur serta energi akan terus berlanjut, serta menyambut baik peluncuran Strategi Ekonomi Asia Tenggara 2040.

“Semoga ini dapat terus memperkuat Integrasi ekonomi Australia dengan ASEAN melalui perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan,” katanya.

Sebagai penutup, Presiden Jokowi mengundang PM Albanese untuk menghadiri World Water Forum ke-10 di Bali. Forum itu akan membahas isu-isu air dan sanitasi global di tengah perubahan iklim yang kian meningkat.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

“Kehadiran Yang Mulia penting untuk dorong aksi nyata di tengah dampak perubahan iklim dunia yang semakin kita rasakan,” ucap presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Duta Besar Republik Indonesia di Canberra Siswo Pramono. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja