KEBIJAKAN CUKAI

Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Mulai 2022, Ada Minuman Berpemanis

Dian Kurniati | Selasa, 28 September 2021 | 13:21 WIB
Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Mulai 2022, Ada Minuman Berpemanis

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati target penerimaan cukai 2022 senilai Rp203,92 triliun.

Anggota Banggar DPR Bobby Adhityo Rizaldi saat membacakan laporan pembahasan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan menyebut target tersebut sama seperti usulan pemerintah dalam RAPBN 2022. Menurutnya, pemerintah akan mencapai target penerimaan tersebut salah satunya dengan melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

"Dalam rangka mengurangi eksternalitas negatif atas konsumsi barang tertentu, pada tahun 2022 akan dilakukan ekstensifikasi barang kena cukai baru," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga:
APBN 2025 Diundangkan, Penerimaan Perpajakan Dipatok Rp2.491 Triliun

Bobby mengatakan pemerintah dan DPR dalam rapat panja sepakat untuk melakukan ekstensifikasi cukai baru. Ekstensifikasi itu antara lain pada produk plastik sekali pakai seperti kantong belanja plastik dan olahan plastik termasuk wadah dan kemasan, serta peralatan makanan dan minuman.

Selain itu, ekstensifikasi barang kena cukai juga akan diberlakukan pada minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Pada awal 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana pemerintah melakukan ekstensifikasi barang kena cukai termasuk pada kantong plastik dan minuman berpemanis kepada DPR. Pada kantong plastik, pemerintah saat itu merencanakan tarifnya Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar.

Baca Juga:
Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda

Namun hingga rapat berakhir, belum ada kesepakatan antara mengenai spesifikasi jenis plastik yang akan dikenakan cukai.

Sementara pada minuman berpemanis, cukai rencananya akan dikenakan pada minuman teh kemasan, minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat. Tarifnya bervariasi, yakni Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya.

Target cukai 2022 yang senilai Rp203,92 triliun menjadi bagian dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang disepakati senilai Rp245 triliun. Target tersebut naik 0,4% dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 senilai Rp244 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

28 September 2021 | 22:00 WIB

Mengonsumsi kantong plastik dan minuman berpemanis dapat menimbulkan eksternalitas negatif, baik bagi lingkungan ataupun diri sendiri, sehingga harga yang dibayar seolah-olah lebih rendah dari harga yang sebenarnya, oleh karena itulah dapat dikenakan cukai untuk mengurangi dampak dari eksternalitas negatif yang ditimbulkan

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:30 WIB VIETNAM

Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kebijakan Perpajakan dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Rabu, 09 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Plastik Bakal Kena Cukai, UMKM Ingin Pemerintah Beri Produk Alternatif

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja