KINERJA PERDAGANGAN

Eksportir Tak Patuh, US$8 Miliar Dana Ekspor Terparkir di Luar Negeri

Dian Kurniati | Selasa, 07 November 2023 | 10:30 WIB
Eksportir Tak Patuh, US$8 Miliar Dana Ekspor Terparkir di Luar Negeri

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) masih belum mampu secara maksimal mendorong penempatan dana di dalam negeri.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejak diterapkannya kewajiban penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan domestik pada 1 Agustus, masih ada DHE SDA senilai US$8 miliar yang terparkir di luar negeri.

"Kita akan melakukan evaluasi DHE karena belum maksimal dalam 3 bulan ini. Kita masih melihat potensi US$8 miliar dari devisa ini masih parkir di tempat lain," ujar Airlangga, dikutip Selasa (7/11/2023).

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Untuk diketahui, kewajiban bagi eksportir untuk menempatkan DHE SDA di dalam negeri diatur berdasarkan PP 36/2023. Lewat PP tersebut, eksportir harus menempatkan 30% dari DHE SDA ke dalam rekening khusus dalam jangka waktu 3 bulan.

Kewajiban penempatan DHE SDA di dalam sistem keuangan domestik berlaku sejak 1 Agustus 2023 terhadap eksportir yang memiliki SHE SDA dengan ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) senilai US$250.000.

Guna makin meningkatkan minat dan kepatuhan eksportir menempatkan DHE SDA di dalam negeri sesuai dengan PP 36/2023, Kemenkeu sebelumnya menyatakan sedang menyiapkan RPP yang memuat insentif pajak atas penempatan DHE SDA pada berbagai instrumen yang diakomodasi oleh PP 36/2023.

Baca Juga:
Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang

Menurut Sri Mulyani, RPP yang sedang disusun pemerintah memuat insentif PPh yang tidak kalah menarik bila dibandingkan dengan insentif pada PP 123/2015. Insentif PPh nantinya tidak hanya diberikan terhadap bunga deposito, melainkan juga atas instrumen lainnya.

"Saat ini kami menyiapkan RPP baru untuk memberikan insentif yang cakupannya lebih luas dengan menambah instrumen selain hanya deposito," ujar Sri Mulyani.

Seperti yang telah diatur oleh Bank Indonesia (BI), instrumen penempatan yang disediakan antara lain rekening khusus DHE SDA dalam bentuk valas, instrumen perbankan berupa deposito valas, instrumen keuangan LPEI berupa promissory note, dan term deposit valas DHE.

Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai agunan kredit rupiah, underlying transaksi swap antara nasabah dan bank, serta underlying transaksi swap lindung nilai antara bank dan BI. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif Pajak Bakal Diikuti dengan Optimalisasi Pengawasan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra