PENGELOLAAN EKONOMI

Ekonomi Sulit Diakselerasi, Dua Faktor Ini Penyebabnya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 22 November 2018 | 13:58 WIB
Ekonomi Sulit Diakselerasi, Dua Faktor Ini Penyebabnya

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam seminar nasional The Consumer Banking Forum, Kamis (22/11/2018). (Foto: DDTCNews/Das)

JAKARTA, DDTCNews—Perekonomian Indonesia diyakini masih mempunyai ruang untuk terus berakselerasi. Syaratnya hanya dua, sukses dalam distribusi kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan kebijakan fiskal juga diungkapkannya sudah mengarah untuk mengurai problematika dari dua pekerjaan rumah tersebut.

”Ekonomi yang inklusif menjadi kunci sekarang sebagian besar masih berpusat di Pulau Jawa,” katanya dalam Seminar Nasional The Consumer Banking Forum, Kamis (22/11/2018).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Mardiasmo melanjutkan tantangan nyata untuk mewujudkan ekonomi inklusif adalah wilayah Indonesia yang berbentang luas. Faktor ini yang menyebabkan tidak meratanya kondisi ekonomi antardaerah.

Sebut saja Pulau Jawa yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang 58% lebih dari ekonomi nasional. Kemudian sisanya terbagi di luar Jawa, seperti Pulau Sulawesi yang ekonominya tumbuh di atas angka nasional, namun tidak beriplikasi signifikan karena hanya menyumbang 6,28% terhadap perekonomian nasional.

“Indonesia ini sangat besar dan luas, jadi ekonomi kita beda dengan Singapura, Vietnam dan Thailand. Oleh karena itu, konektivitas antarwilayah yang pertama dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Faktor kedua adalah masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi pasar tenaga kerja. Sistem pendidikan dinilai Mardiasmo belum optimal memasok SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan vokasi menjadi prioritas pemerintah untuk tahun fiskal 2019. Dengan demikian, bonus demografi dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam membangun ekonomi dalam jangka panjang.

“Sekarang banyak pengangguran kelas tinggi karena lulus S1 dan S2 pendidikan general, sehingga tidak link and match dengan kebutuhan industri. Ini merupakan PR yang harus kita kerjakan semua,” imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak