e-Reg Bermasalah, Permintaan OTP untuk Daftar NPWP Bisa Pakai Email

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengonfirmasi adanya kendala pada layanan e-Registration (ereg) DJP Online. Masalah ini membuat wajib pajak yang tengah mendaftarkan NPWP-nya secara online kesulitan mendapatkan kode OTP atau token melalui nomor ponsel.

Terpantau dari linimasa @kring_pajak, sejumlah wajib pajak mengaku baru mendapatkan kode OTP beberapa menit hingga 1 jam berselang setelah request disampaikan. Hal ini membuat kode OTP tak lagi valid untuk melakukan pendaftaran NPWP.

"Untuk kendala OTP, Kawan Pajak dapat menggunakan alternatif melalui email dan untuk captcha berulang saat ini sedang ditangani oleh Tim IT DJP," tulis DJP melalui akun resmi @DitjenPajakRI, Selasa (30/5/2023).

DJP pun meminta maaf kepada masyarakat atas kendala yang terjadi. Wajib pajak yang telanjur mengeklik request kode OTP berulang kali dan pulsanya terpotong diminta untuk tidak meminta kode OTP kembali hingga beberapa saat ke depan.

"Silakan coba memasukkan OTP yang terakhir didapatkan. Jika masih mengalami kendala yang sama, harap untuk tidak melakukan permintaan kode OTP untuk sementara waktu," cuit DJP.

Selain itu, jika dalam kondisi mendesak wajib pajak bisa juga menghubungi KPP terdekat untuk mengurus pendaftaran NPWP.

Sebagai informasi, layanan e-Reg sempat tak bisa diakses sama sekali pada akhir pekan lalu. DJP menyatakan waktu henti (downtime) layanan e-Registrasi dilakukan sejak Jumat (26/5/2023) pukul 18.00 WIB hingga Minggu (28/5/2023) pukul 23.59 WIB. Downtime dilakukan untuk pemeliharaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) DJP.

E-Registration merupakan aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP. Sistem ini berbasis perangkat keras dan lunak yang terhubung dengan perangkat komunikasi data dan digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak.

Layanan e-Registration ini tersedia pada laman ereg.pajak.go.id. E-registration menjadi sarana pendaftaran wajib pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). (sap)