PEREKONOMIAN INDONESIA

Duh, Perjuangan Keluar dari Middle Income Trap Masih Berat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Februari 2019 | 18:15 WIB
Duh, Perjuangan Keluar dari Middle Income Trap Masih Berat

Ilustrasi Ibu Kota. (foto: jakarta.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bergerak moderat di kisaran 5%. Fakta tersebut menjadi tantangan besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Nawir Messi, ekonom senior Indef mengatakan tantangan terbesar perekonomian ke depan adalah menggenjot ekonomi lebih kencang. Ini merupakan syarat mutlak untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

“Data BPS kemarin menunjukan PDB per kapita kita masuk dalam negara berpenghasilan menengah atas. Ini akan menjadi tantangan untuk naik kelas ke negara berpenghasilan tinggi,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Tantangan Mendorong Pertumbuhan dan Menarik Investasi di Tahun Politik’, Kamis (7/2/2019).

Baca Juga:
Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Menurutnya, jalan menuju negara berpenghasilan tinggi akan semakin menantang di masa depan. Pasalnya, Indonesia membutuhkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk bisa keluar dari jebakan middle income trap.

Lebih lanjut, dia menerangkan syarat utama naik kelas adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional tiap tahun minimal tumbuh stabil di kisaran 7,5%. Apabila hal tersebut dapat dijaga hingga 2030, peluang bagi Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi terbuka lebar.

“Ini bukan pekerjaan kecil, banyak tantangan dalam konteks mendorong ekonomi agar naik kelas,” tandasnya.

Baca Juga:
RI Surplus Neraca Dagang 5 Tahun, BKF: Cerminkan Ketahanan Ekonomi

Salah satu tantangan tersebut adalah menggenjot masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sektor ini masih menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk segera dituntaskan. Hal ini berkaca pada laju penanaman modal asing (PMA) yang terkontrakasi pada tahun lalu.

Realisasi PMA secara persentase turun sebesar 8% dari capaian pada 2017. Bila tidak segera dicarikan jalan keluar untuk mendongkrak investasi, sambung Nawir, nasib perekonomian akan berkutat pada level menengah dalam jangka waktu yang panjang.

“Untuk tumbuh sebesar 6%, kita butuh lonjakan investasi sebesar 14%. Tantangan makin berat ketika mengejar pertumbuhan 7,5% karena dibutuhkan akselerasi investasi asing sebesar 43%,” tandasnya.

Baca Juga:
Rancangan Awal RPJMN, Tax Ratio Ditarget 11,49-15,01 Persen di 2029

Sebagai informasi, middle income trap merupakan sebuah istilah yang diasosiasikan dengan kegagalan suatu negara untuk naik level dari negara berpendapatan rendah ke pendapatan tinggi. Dengan PDB per kapita sebesar Rp56 juta atau US$3.927, Indonesia masuk kategori negara pendapatan menengah atas.

Bank Dunia membuat klasifikasi suatu negara masuk kategori pendapatan bawah (low income) bila pendapatan per kapita di bawah US$955. Kemudian, kategori berpendapatan menengah bawah (lower-middle income) bila pendapatan per kapita berkisar US$955—US$3.895.

Adapun negara masuk kategori pendapatan menengah atas (upper-middle income) bila berpendapatan per kapita antara US$3.896—US$12.055. Terakhir, negara yang masuk kategori berpendapatan tinggi (high income) bila pendapatan per kapita sudah di atas US$12.055. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Jumat, 17 Januari 2025 | 08:35 WIB KINERJA PERDAGANGAN

RI Surplus Neraca Dagang 5 Tahun, BKF: Cerminkan Ketahanan Ekonomi

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak