KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK

Duh, Pengaduan Internal DJP Naik Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
Duh, Pengaduan Internal DJP Naik Tahun Ini

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Ditjen Pajak Harry Gumelar (kanan) didampingi Direktur P2Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (kiri) memberikan paparan dalam Media Gathering DJP. (Foto: DDTCNews)

BOGOR, DDTCNews – Angka pengaduan internal atas perilaku menyimpang petugas pajak naik pada tahun ini. Setidaknya, ada tiga sektor proses bisnis yang menjadi perhatian utama untuk diverifikasi lebih lanjut.

Harry Gumelar, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Ditjen Pajak (DJP) mengatakan jumlah pengaduan yang masuk lebih dari 30 laporan. Angka tersebut naik dari tahun lalu yang mencapai 23 laporan.

“Pada 2018 ini trennya naik lagi, yang lebih tinggi dari tahun lalu,” katanya dalam Media Gathering DJP, Selasa (11/12/2018).

Baca Juga:
Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Kenaikan angka pengaduan ini, menurut Harry, tercermin dari beberapa kasus hukum yang membelit pegawai pajak pada 2018. Salah satu contoh kasus tersebut adalah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala KPP Ambon pada Oktober lalu.

Selanjutnya, Harry mengungkapkan pengaduan yang masuk belum seluruhnya ditindaklanjuti langsung oleh otoritas. DJP, menurut Harry, masih akan melakukan verifikasi pada tiga area proses bisnis.

Ketiga area tersebut adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksa, juru sita, dan accountrepresentative (AR). Menurutnya, ada titik rawan pada area itu karena berhubungan langsung dengan wajib pajak (WP) dan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

“Ketiga area itu mempunyai risiko paling tinggi karena yang paling berhubungan dengan wajib pajak,” tegasnya.

Melihat fakta tersebut, DJP akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, baik dari sisi regulasi maupun integritas pegawai dan pejabat pajak. Hal inilah yang akan menjadi agenda perbaikan otoritas pajak pada tahun depan.

“Kita perbaiki bagaimana orang [fiskus] tidak mengerjakan end to end. Harus ada pengawasan dan semua dapat terpantau dalam sistem,” imbuh Harry. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Jumat, 20 Desember 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

World Bank: Pemeriksaan DJP Belum Efektif dalam Lacak Pengelakan Pajak

Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Sabtu, 28 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Juni 2024: NPWP Cabang Digantikan NITKU, Pengawasan Diperkuat ke HWI

Sabtu, 28 Desember 2024 | 13:30 WIB ASET KRIPTO

Pengawasan Aset Kripto Resmi Beralih ke OJK Januari 2025

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Barang Keperluan Proyek Pemerintah

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:07 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Hitung Hari sebelum Coretax Resmi Berlaku, PKP Perlu Bikin Sertel Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:00 WIB PERATURAN KEPABEANAN

Aturan Baru terkait Pembukuan di Bidang Bea dan Cukai, Unduh di Sini

Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan