KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK

Duh, Pengaduan Internal DJP Naik Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
Duh, Pengaduan Internal DJP Naik Tahun Ini

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Ditjen Pajak Harry Gumelar (kanan) didampingi Direktur P2Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama (kiri) memberikan paparan dalam Media Gathering DJP. (Foto: DDTCNews)

BOGOR, DDTCNews – Angka pengaduan internal atas perilaku menyimpang petugas pajak naik pada tahun ini. Setidaknya, ada tiga sektor proses bisnis yang menjadi perhatian utama untuk diverifikasi lebih lanjut.

Harry Gumelar, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Ditjen Pajak (DJP) mengatakan jumlah pengaduan yang masuk lebih dari 30 laporan. Angka tersebut naik dari tahun lalu yang mencapai 23 laporan.

“Pada 2018 ini trennya naik lagi, yang lebih tinggi dari tahun lalu,” katanya dalam Media Gathering DJP, Selasa (11/12/2018).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Kenaikan angka pengaduan ini, menurut Harry, tercermin dari beberapa kasus hukum yang membelit pegawai pajak pada 2018. Salah satu contoh kasus tersebut adalah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala KPP Ambon pada Oktober lalu.

Selanjutnya, Harry mengungkapkan pengaduan yang masuk belum seluruhnya ditindaklanjuti langsung oleh otoritas. DJP, menurut Harry, masih akan melakukan verifikasi pada tiga area proses bisnis.

Ketiga area tersebut adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksa, juru sita, dan accountrepresentative (AR). Menurutnya, ada titik rawan pada area itu karena berhubungan langsung dengan wajib pajak (WP) dan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Baca Juga:
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Februari 2025, Begini Skemanya

“Ketiga area itu mempunyai risiko paling tinggi karena yang paling berhubungan dengan wajib pajak,” tegasnya.

Melihat fakta tersebut, DJP akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, baik dari sisi regulasi maupun integritas pegawai dan pejabat pajak. Hal inilah yang akan menjadi agenda perbaikan otoritas pajak pada tahun depan.

“Kita perbaiki bagaimana orang [fiskus] tidak mengerjakan end to end. Harus ada pengawasan dan semua dapat terpantau dalam sistem,” imbuh Harry. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Sabtu, 25 Januari 2025 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dimulai Februari 2025, Begini Skemanya

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:40 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Seminar DDTC Academy soal P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper di Era Coretax

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha