KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Muhamad Wildan | Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (foto: dpr.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk mengantisipasi konflik antara Iran dan Israel yang berpotensi berdampak terhadap belanja subsidi dan kompensasi energi.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan konflik antara kedua negara tersebut berpotensi meningkatkan harga minyak dan memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Jika setiap rupiah melemah Rp500 dan harga minyak naik US$10 per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar Rp100 triliun," katanya, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Jika konflik berlanjut, lanjut Said, suplai minyak bumi dari Selat Hormuz berpotensi terganggu. Saat ini, sekitar 21% dari total suplai minyak bumi global yang didistribusikan melalui selat tersebut.

Tak hanya distribusi saja yang terganggu, produksi minyak bumi oleh Iran juga berpotensi terhambat apabila konflik terus berlanjut. Saat ini, produksi minyak oleh Iran sudah mencapai 3,45 juta barel per hari.

Oleh karena itu, Said berharap pemerintah dapat memastikan stok minyak guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Baca Juga:
Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

"Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sekitar 3,5 juta ton per bulan, merujuk data pada 2023," tuturnya.

Dalam rangka menjaga nilai tukar rupiah, Said juga meminta pemerintah untuk dapat memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir setidaknya untuk 6 bulan ke depan.

Pemerintah juga perlu memastikan kemampuan untuk membayar surat berharga negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi dolar AS.

"Selain itu, perlu terus dikembangkan skema pembayaran yang lebih variatif, seperti mengembangkan local currency settlement untuk mengurangi ketergantungan dolar AS, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi," ujar Said. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai