DPR Komit Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sistem pemilu.

Puan mengatakan DPR sepenuhnya menghormati dan taat pada konstitusi. Dia juga mendorong semua pihak taat pada konstitusi dengan menerima putusan dari MK.

"Dalam semangat kebersamaan, semua pihak berupaya membangun demokrasi berkualitas yang mewujudkan keadilan, keterwakilan yang baik, dan kebebasan berpendapat," katanya, dikutip pada Jumat (16/6/2023).

MK telah menolak gugatan dalam perkara pengujian materiil atau judicial review Pasal 168 Ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu sehingga pemilu 2024 tetap pada sistem proporsional terbuka.

Pada gugatan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022, penggugat memohon MK mengembalikan sistem pemilu Indonesia ke sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional tertutup hanya memperbolehkan setiap warga negara yang menjadi peserta pemilu mencoblos gambar parpol tanpa menentukan siapa calon legislatif (caleg) yang akan mewakili rakyat di parlemen. Penentuan caleg yang bisa menjadi anggota DPR atau DPRD ditentukan oleh partai berdasarkan nomor urut.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, sistem pemilu yang berlaku tetap pada sistem proporsional terbuka. Artinya, setiap pemilih bisa langsung mencoblos caleg yang diusung oleh parpol peserta pemilu. Nanti, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Sistem proporsional terbuka telah digunakan pada pemilu legislatif 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sementara sistem pemilu proporsional tertutup, pernah diterapkan pada pemilu 1955, pemilu orde baru, sampai dengan pemilu 1999.

Puan menambahkan DPR akan mendorong kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilu 2024. Menurutnya, KPU dan Bawaslu akan bekerja sama dengan pemerintah, DPR, serta aparat keamanan untuk memastikan kelancaran proses demokrasi tersebut.

Putusan MK Soal Sistem Pemilu Jadi Kemenangan Rakyat

Sementara itu, Juru bicara PKS Pipin Sopian menyebut partainya menyambut baik putusan MK yang menolak gugatan soal sistem pemilu. Menurutnya, putusan MK tersebut merupakan kemenangan untuk rakyat.

Dia menilai putusan MK sebagai kabar baik untuk rakyat Indonesia. Dengan keputusan ini, kekuatan PKS juga dapat bekerja optimal.

"Keputusan MK ini akan membuat 3 kekuatan PKS optimal bekerja yaitu soliditas struktur, militansi kader, dan totalitas caleg," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP PP Achmad Baidowi menyebut putusan MK telah memberikan kepastian mengenai sistem pemilu 2024. Masyarakat pun tidak berspekulasi lagi terkait sistem pemilu sehingga penyelenggara pemilu dapat lebih fokus tanpa terbayang-bayangi perubahan sistem.

Menurutnya, penyelenggara pemilu juga akan lebih maksimal mempersiapkan langkah-langkah menuju Pemilu 2024.

"Sistem terbuka merupakan representasi pilihan rakyat terhadap wakilnya di parlemen. Selanjutnya adalah tugas memperkuat pelembagaan parpol kepada kader," ujarnya. (rig)