KEBIJAKAN INVESTASI

Dorong Investasi Migas, Puluhan Izin Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 18 Oktober 2016 | 14:15 WIB
Dorong Investasi Migas, Puluhan Izin Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews – Menurunnya wilayah kerja pengeboran minyak di Indonesia tiap tahun disinyalir karena teknis birokrasi yang menyebabkan lambatnya perizinan pengeboran minyak di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kementrian ESDM, menegaskan akan memperkecil jumlah perizinan di sektor ESDM.

Dia berjanji akan memangkas perizinan yang saat ini berjumlah 42 izin menjadi hanya enam izin sampai akhir tahun ini.

Baca Juga:
Segera Diluncurkan, Jokowi Sebut 5 Negara Ini Siap Investasi ke LPI

"Kita sudah finalisasi di Kementerian ESDM. Setelah Presiden minta 104 izin dipangkas menjadi 42 izin, sekarang mau kita potong lagi menjadi enam. Mudah-mudahan Desember ini selesai," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/10).

Selain itu, tingginya biaya investasi sektor migas di Tanah Air, dinilai Luhut masih menjadi momok bagi ketertarikan para investor asing, untuk berinvestasi di sektor migas Indonesia.

"Untuk wellhead (alat kontrol sumur minyak) saja itu bisa sampai US$100 juta sampai US$125 juta," kata Luhut.

Oleh karenanya, Luhut berharap jika kebijakan non-fiskal dan pemangkasan birokrasi di sektor perizinan ini akan mampu meningkatkan kembali wilayah kerja migas di Indonesia. Dengan demikian penerimaan negara dari sektor ini bisa kembali tumbuh membesar. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 24 Desember 2020 | 12:01 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Segera Diluncurkan, Jokowi Sebut 5 Negara Ini Siap Investasi ke LPI

Kamis, 20 Februari 2020 | 15:05 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Perkuat Dinas Penanaman Modal Daerah, Ini Janji Presiden

Kamis, 20 Februari 2020 | 13:41 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Punya Andil ke Pajak, Bahlil Ingin Dinas Penanaman Modal Diperkuat

Senin, 05 Februari 2018 | 08:57 WIB KEMUDAHAN BERUSAHA

Jokowi Perintahkan Seluruh Menteri Pangkas Aturan Berbelit

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP