PENEGAKAN CUKAI

DJBC Lakukan 10.866 Penindakan Objek Cukai, Mayoritas Rokok Ilegal

Dian Kurniati | Jumat, 29 Oktober 2021 | 15:30 WIB
DJBC Lakukan 10.866 Penindakan Objek Cukai, Mayoritas Rokok Ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan sebanyak 10.866 kali penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal sampai dengan September 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap BKC ilegal tersebut setara 51,0% dari keseluruhan penindakan yang dilakukan DJBC. Mayoritas penindakan tersebut dilakukan terhadap produk rokok ilegal.

"Penindakan dan pengawasan oleh DJBC tujuannya adalah melindungi konsumen dan industri dalam negeri kita," katanya, dikutip pada Jumat (29/10/2021).

Baca Juga:
Diputuskan Presiden, PP Minuman Berpemanis Kena Cukai Mulai Dirancang

Sri Mulyani menuturkan total penindakan yang telah dilakukan DJBC secara keseluruhan telah mencapai 21.306 penindakan hingga September 2021. Nilai estimasi barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp14,54 triliun.

Menurutnya, kinerja penindakan DJBC memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Secara bulanan, penindakan pada September 2021 juga menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini dengan capaian 3.586 penindakan.

Selain BKC ilegal, lanjutnya, penindakan juga dilakukan terhadap 9.653 impor ilegal, 347 ekspor ilegal, serta 440 penyalahgunaan fasilitas. Menurutnya, upaya pengawasan berkontribusi terhadap penerimaan negara karena efektif memberantas peredaran barang ilegal, terutama rokok.

Baca Juga:
Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

"Ini merupakan langkah untuk mengamankan perekonomian Indonesia," ujar menkeu.

Hingga September 2021, pemerintah mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp182,9 triliun atau 85,1% dari target tahun ini Rp215,0 triliun. Realisasi tersebut juga mencatatkan pertumbuhan 28,9% secara tahunan.

Penerimaan cukai tercatat tumbuh 15,1% ditopang efektivitas kebijakan penyesuaian tarif dan pengawasan di bidang cukai. Selain itu, membaiknya kondisi pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan pembukaan tempat wisata juga mendorong penerimaan cukai.

Sementara itu, penerimaan bea masuk tumbuh 13,7% dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat. Untuk bea keluar, pertumbuhan setorannya mencapai 910% didorong peningkatan ekspor komoditas tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 09 Februari 2025 | 08:00 WIB PMK 4/2025

Barang Kiriman Jemaah Haji Bebas Bea Masuk, Begini Aturannya

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:30 WIB PMK 7/2025

Tagih Tunggakan Pajak Daerah, Pemda Bisa Gandeng Instansi Lain

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:30 WIB MALAYSIA

Pengusaha Minta Perpanjangan Pembebasan Pajak untuk Bus Wisata

Jumat, 07 Februari 2025 | 19:30 WIB PMK 13/2025

Rumah Pindah Tangan Kurang dari Setahun, DJP Bisa Tagih Kembali PPN

BERITA PILIHAN
Minggu, 09 Februari 2025 | 08:00 WIB PMK 4/2025

Barang Kiriman Jemaah Haji Bebas Bea Masuk, Begini Aturannya

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:30 WIB PMK 7/2025

Tagih Tunggakan Pajak Daerah, Pemda Bisa Gandeng Instansi Lain

Sabtu, 08 Februari 2025 | 16:00 WIB KP2KP ENREKANG

NPWP Jadi Syarat Melamar Kerja, Kantor Pajak Dipadati Pencari Kerja

Sabtu, 08 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jenis-Jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang Harus Kamu Tahu!

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:33 WIB KOTA YOGYAKARTA

Pemkot Jogja Mulai Bagikan SPPT PBB, Targetnya Rp130 Miliar

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jangan Lupa! Beli Elpiji 3 kg di Subpangkalan Harus Tunjukkan KTP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Pajak Akibat Penyitaan Rumah Orang Tua

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Ditanggung Negara, Pemerintah Perhatikan Sektor Perumahan