Divestasi Freeport Alot, Pemerintah Bentuk Tim Negosiasi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah mempersiapkan tim khusus untuk bernegosiasi kepada freeport terkait divestasi saham sebesar 51%. Pasalnya, Freeport Mc Moran Inc menolak divestasi saham yang telah diajukan pemerintah Indoensia pada beberapa waktu lalu.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan tim untuk negosiasi tersebut terbentuk dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami ambil sisi terbaik dari negosiasi antara ketiga Kementerian itu bersama Freeport. Ketiga Kementerian itu pun masih berkoordinasi seiring bernegosiasi. Bahkan tim itu juga akan membahas stabilitas investasi yang berkaitan dengan pajak,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (3/10).

Freeport melakukan berbagai penolakan atas divestasi besar-besaran tersebut, mulai dari divestasi yang dilakukan melalui penerbitan saham baru sesuai keinginan pemerintah. Maka Freeport terpaksa diharuskan untuk menjual saham lama.

Berkenaan dengan penolakan tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Freeport Mc Moran Richard Adkerson mengungkapkan harga saham yang didivestasikan Freeport hanya menghitung nilai wajar hingga akhir masa kontrak Freeport pada tahun 2021.

Penolakan Freeport atas divestasi saham tersebut dilontarkan melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Moran pun mengakui telah menerima surat dari pemerintah terkait klausul divestasi yang dikirimkan pada tanggal 28 September 2017.

Dalam surat tersebut pun Freeport menolak divestasi maksimal sampai bulan Desember 2018 yang didasari pada pasal 24 Kontrak Karya. Sementara, Freeport ingin divestasi itu dilakukan sesegera mungkin melalui mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering.

Freeport ingin divestasi tersebut harus mencerminkan operasi hingga tahun 2041 dan menggunakan valuasi berstandar internasional, sehingga Freeport memiliki hak secara kontraktual hingga tahun 2021 berdasarkan pasal 31 Kontrak Karya.