AMERIKA SERIKAT

Diusulkan Pengenaan Pajak 7% atas Laba Akuntansi pada Laporan Keuangan

Muhamad Wildan | Kamis, 12 Agustus 2021 | 19:14 WIB
Diusulkan Pengenaan Pajak 7% atas Laba Akuntansi pada Laporan Keuangan

Ilustrasi. Wisatawan berjalan melewati pagar pengaman yang mengelilingi Capitol AS di Washington, Amerika Serikat, Jumat (9/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Al Drago/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota Senat Amerika Serikat (AS) mengusulkan pengenaan pajak dengan tarif sebesar 7% atas laba akuntansi pada laporan keuangan atau book income.

Salah satu pengusul, Senator Elizabeth Warren, mengatakan saat ini banyak perusahaan yang melaporkan laba yang besar kepada pemegang sahamnya. Namun, laba yang dilaporkan kepada Internal Revenue Service (IRS) justru nihil sehingga tidak ada pajak yang terutang. Pengenaan pajak atas book income masuk dalam rancangan beleid Real Corporate Profit Tax Act of 2021.

"Beleid ini memastikan korporasi membayar pajak sesuai porsinya secara adil sehingga kita dapat meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk investasi pada perekonomian kita," ujar Warren, dikutip pada Kamis (12/8/2021).

Baca Juga:
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Rencananya, pajak ini akan dikenakan terhadap sekitar 1.300 perusahaan dengan book income senilai lebih dari US$100 juta. Pajak dengan tarif sebesar 7% tersebut akan dikenakan terhadap setiap penghasilan di atas threshold US$100 juta.

Warren mengestimasi total pajak yang terkumpul dari pengenaan pajak atas book income bisa mencapai US$700 miliar dalam jangka waktu 10 tahun. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah hukum pajak di AS yang selama ini sering dimanfaatkan korporasi.

Setoran pajak dari korporasi di AS tercatat terus mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir. Pada 1965, setoran pajak penghasilan tercatat mencapai 4% dari PDB. Sekarang, nilai pajak penghasilan yang terkumpul tercatat tak mencapai 1% dari PDB.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Berdasarkan pada catatan Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), setidaknya terdapat 55 korporasi AS yang sama sekali tidak membayar pajak pada masa pemerintahan Donald Trump sejak 2017. Waktu itu, Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) disahkan.

ITEP mencatat 55 korporasi yang sama sekali tidak membayar pajak tersebut memiliki penghasilan sebelum pajak sampai dengan US$40,5 miliar pada 2020. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Kamis, 17 Oktober 2024 | 13:35 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Rezim Baru, WP Perlu Memitigasi Efek Politik terhadap Kebijakan Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:30 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Dibagikan Gratis, 2 Buku DDTC ITM 2024 Dwibahasa Telah Diluncurkan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN