Diberi Kelonggaran, 95% Reklame Ilegal Terpasang

YOGYAKARTA, DDTCNews – Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menilai kerugian pajak daerah dari sektor pajak reklame masih terjadi. Hal ini disebabkan karena masih banyak reklame tidak berizin masih terpampang di sejumlah wilayah Kota Yogyakarta.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba mengatakan hingga saat ini hampir 95% reklame yang terpasang tidak berizin. Kerugian ini dianggap karena belum tegasnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih tebang pilih dalam menertibkan reklame tidak berizin.

“Setiap hari jumlah reklame tidak berizin selalu bertambah. Belum lagi yang berupa banner, hal ini menandakan kinerja Satpol PP masih belum tegas,” paparnya di Kota Yogyakarta, Rabu (6/6).

Sementara pada tahun 2015, Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sempat memungut pajak reklame yang tidak berizin dengan tarif yang setara. Tapi ada regulasi lain yang mengatur agar reklame tanpa izin tidak mengganggu estetika kota.

Untuk itu, Kepala BPKAD Kadri Renggono mengatakan BPKAD akan terus memberikan kelonggaran berupa surat pernyataan bagi pelanggar izin reklame untuk mengisi form kesanggupan mengurus perizinan.

“Pembayaran pajak reklame bukan merupakan bagian dari izin penyelenggaraan reklame. Secara pajak daerah tidak dirugikan, tapi secara estetika jadi semrawut. Hanya karena mengejar target pajak daerah, kami tidak ingin mengorbankan estetika kota Yogyakarta,” papar Kadri seperti dilansir harianjogja.com.

Penerbitan form kesanggupan mengurus perizinan menurut Kadri juga tidak langsung berjalan mulus. Pasalnya, penertiban reklame tidak berizin sering kali menghadapi hambatan karena pengusaha pemilik reklame menolak untuk diajak berembug soal reklame milik siapa yang akan ditebang.

Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap sudut persimpangan hanya dibolehkan ada 1 reklame berizin. Sedangkan saat ini mayoritas persimpangan jalan terpampang lebih dari 3 reklame, beberapa di antaranya masih tanpa izin pemasangan. (Gfa/Amu)