Di Kabupaten Ini, Bayar Pajak Hotel dan Restoran Bisa Dicicil

AMLAPURA, DDTCNews - Pemkab Karangasem, Bali, masih melakukan sosialisasi insentif pajak pemulihan ekonomi daerah kepada pelaku usaha hotel dan restoran. Sosialisasi terus dilakukan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif pajak dengan optimal.

Kabid Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ni Luh Putu Ari Dewi Wirawan mengatakan pemerintah memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha hotel dan restoran dalam menunaikan kewajiban pajak daerah.

Tahun ini, pemerintah melakukan pemutihan dengan membebaskan sanksi administrasi. Wajib pajak hotel dan restoran juga bisa mencicil pembayaran pajak daerah untuk membantu arus kas perusahaan.

"Misalnya wajib pajak wajib menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) per masa pajak, pemenuhan hak wajib perpajakan daerah ke para wajib pajak berupa hak mengajukan permohonan relaksasi perpajakan daerah," katanya di Amlapura, seperti dikutip Selasa (15/12/2020).

Ni Luh Putu Ari menjabarkan melalui kebijakan relaksasi tersebut diharapkan pelaku usaha masih bisa membayar pajak kepada pemerintah meski pada masa pandemi Covid-19.

Dia menerangkan untuk pajak hotel dan pajak restoran sebetulnya ditanggung oleh konsumen, dan pemilik usaha wajib menyetorkan kepada kas daerah.

Karena itu, dia meminta setiap pelaku usaha memiliki laporan keuangan yang jelas memisahkan pajak yang dipungut dari kantong konsumen dengan keuntungan bisnis. Menurutnya, bagi pelaku usaha hotel dan restoran pemerintah menitipkan pajak konsumen untuk disetor oleh pengusaha.

"Jadi tidak ada alasan wajib pajak tidak bayar pajak. Jika kunjungan wisatawan sepi dan sedikit yang bertransaksi, otomatis pajaknya sedikit yang masuk," terangnya.

Dia memastikan pemkab akan melakukan audit rutin untuk pelaku usaha yang memungut pajak dari kantong konsumen. Untuk mengoptimalkan pengawasan, Pemkab Karangasem akan mulai beralih ke sistem online untuk memastikan tidak ada kebocoran pajak yang dipungut dari konsumen.

"Jangan dicampur antara pajak dan pemasukan milik perusahaan. Jika di akhir bulan atau akhir tahun diaudit akan kelihatan, berapa seharusnya membayar pajak sesuai dengan perda," imbuhnya seperti dilansir nusabali.com. (Bsi)