Di Forum ILO, Menaker Paparkan Soal Stimulus untuk Tekan Pengangguran

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan secara terperinci tentang berbagai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah untuk menekan pengangguran di masa pandemi virus Corona.

Ida menyampaikan paparannya saat menjadi panelis dalam pertemuan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk Kawasan Asia dan Pasifik secara virtual. Pemerintah, katanya, telah menganggarkan dana penanganan pandemi senilai US$ 46,6 miliar, termasuk insentif pajak bagi dunia usaha senilai US$17,2 miliar.

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha sehingga dapat menghindari adanya PHK [pemutusan hubungan kerja] terhadap para pekerjanya," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (3/7/2020).

Ida mengungkapkan ada berbagai insentif pajak untuk dunia usaha. Beberapa diantaranya adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, diskon 30% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat.

Selain itu, ada pula insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan relaksasi pembayaran pinjaman/kredit bagi tenaga kerja yang ekonominya terdampak. Selain itu, dalam waktu dekat pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.

Pemerintah, sambung Ida, juga menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal yang juga mengalami tekanan berat akibat pandemi. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan.

Tidak hanya itu, pemerintah memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang menjadi korban PHK. Pemerintah juga memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 hingga 5,6 juta penerima manfaat. Adapun hingga saat ini, telah terealisasi lebih dari 680.000 penerima manfaat yang didominasi oleh pekerja korban PHK.

Pemerintah juga memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna (TTG), tenaga kerja mandiri (TKM), serta kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

“Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," katanya.

Untuk langkah selanjutnya, Ida menyebut pemerintah telah menyediakan panduan/pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Panduan itu berisi prosedur untuk melindungi pekerja/buruh dari paparan virus, sekaligus menjaga kelangsungan usaha.

Beberapa poinnya adalah pekerja yang terkena virus Corona wajib ditanggung oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran virus Corona di tempat kerja. (kaw)