AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Muhamad Wildan | Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Pendukung NDP Sophie Reynolds memakai masker pelindung "Tax the Rich" saat kunjungan kampanye pemilihan oleh pemimpin Partai Demokratik Baru (NDP) Jagmeet Singh di Welland, Ontario, Kanada, Rabu (15/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Nick Iwanyshyn/aww/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Para senator dari Partai Demokrat sedang menyusun beleid pajak baru yang mengatur tentang Billionaires Income Tax. Penerimaan dari skema ini akan dipakai untuk mendanai belanja perlindungan sosial.

Pada rancangan beleid tersebut, apresiasi nilai aset atau unrealized gains dari aset milik miliarder seperti saham dan surat utang serta aset-aset lainnya akan dikenai pajak.

Billionaires Income Tax rencananya akan diberlakukan atas wajib pajak AS dengan kekayaan di atas US$1 miliar atau memiliki penghasilan tahunan sebesar US$100 juta selama 3 tahun berturut-turut.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Dalam kebijakan yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, akan menjadi kesalahan yang besar untuk tidak meminta miliarder membayar pajak secara lebih adil," ujar Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden, dikutip Selasa (26/10/2021).

Wyden mengatakan Billionaires Income Tax akan memaksa orang-orang terkaya AS yang selama ini tidak membayar pajak untuk menunaikan kewajibannya.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Billionaires Income Tax yang nantinya akan mengenakan pajak atas unrealized capital gains bukanlah pajak kekayaan.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

"Itu bukan pajak kekayaan, melainkan pajak atas unrealized gains yang dinikmati oleh orang-orang terkaya dan miliarder," ujar Yellen seperti dilansir thehill.com.

Sebagai catatan, wacana pengenaan pajak atas unrealized gains terhadap miliarder AS muncul akibat gagalnya rencana kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Joe Biden. Dari 50 anggota senator anggota Partai Demokrat, terdapat 1 orang yang menolak kenaikan tarif pajak korporasi, yakni Kyrsten Sinema.

Kenaikan tarif pajak korporasi yang direncanakan oleh Biden memerlukan dukungan penuh dari para anggota Partai Demokrat di Senat AS. Pasalnya, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menguasai 50 dari 100 kursi senat.

Dengan demikian, Biden memerlukan dukungan penuh dari partainya sendiri agar usulan reformasi pajak sekaligus rencana belanja yang diusungnya dapat diimplementasikan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?