AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Muhamad Wildan | Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Pendukung NDP Sophie Reynolds memakai masker pelindung "Tax the Rich" saat kunjungan kampanye pemilihan oleh pemimpin Partai Demokratik Baru (NDP) Jagmeet Singh di Welland, Ontario, Kanada, Rabu (15/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Nick Iwanyshyn/aww/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Para senator dari Partai Demokrat sedang menyusun beleid pajak baru yang mengatur tentang Billionaires Income Tax. Penerimaan dari skema ini akan dipakai untuk mendanai belanja perlindungan sosial.

Pada rancangan beleid tersebut, apresiasi nilai aset atau unrealized gains dari aset milik miliarder seperti saham dan surat utang serta aset-aset lainnya akan dikenai pajak.

Billionaires Income Tax rencananya akan diberlakukan atas wajib pajak AS dengan kekayaan di atas US$1 miliar atau memiliki penghasilan tahunan sebesar US$100 juta selama 3 tahun berturut-turut.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

"Dalam kebijakan yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, akan menjadi kesalahan yang besar untuk tidak meminta miliarder membayar pajak secara lebih adil," ujar Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden, dikutip Selasa (26/10/2021).

Wyden mengatakan Billionaires Income Tax akan memaksa orang-orang terkaya AS yang selama ini tidak membayar pajak untuk menunaikan kewajibannya.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Billionaires Income Tax yang nantinya akan mengenakan pajak atas unrealized capital gains bukanlah pajak kekayaan.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

"Itu bukan pajak kekayaan, melainkan pajak atas unrealized gains yang dinikmati oleh orang-orang terkaya dan miliarder," ujar Yellen seperti dilansir thehill.com.

Sebagai catatan, wacana pengenaan pajak atas unrealized gains terhadap miliarder AS muncul akibat gagalnya rencana kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Joe Biden. Dari 50 anggota senator anggota Partai Demokrat, terdapat 1 orang yang menolak kenaikan tarif pajak korporasi, yakni Kyrsten Sinema.

Kenaikan tarif pajak korporasi yang direncanakan oleh Biden memerlukan dukungan penuh dari para anggota Partai Demokrat di Senat AS. Pasalnya, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menguasai 50 dari 100 kursi senat.

Dengan demikian, Biden memerlukan dukungan penuh dari partainya sendiri agar usulan reformasi pajak sekaligus rencana belanja yang diusungnya dapat diimplementasikan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Senin, 21 Oktober 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sertel Kena Suspend, Begini Cara Sampaikan Klarifikasi ke Ditjen Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN