KERJA SAMA INTERNASIONAL

Delegasi Negara Berkembang Bahas Pajak di Surabaya

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 November 2016 | 16:16 WIB
Delegasi Negara Berkembang Bahas Pajak di Surabaya Pemandangan Kota Surabaya (Foto: Wikipedia)

SURABAYA, DDTCNews – Puluhan perwakilan dari sedikitnya 23 negara berkumpul di Surabaya mulai hari ini, Rabu (30/11) hingga 3 Desember 2016, guna mengikuti Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030.

Dalam siaran pers, agenda dalam forum tersebut adalah untuk menyambung benang merah permasalahan perpajakan di negara-negara berkembang. Forum ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri RI dengan South Centre, yakni sebuah organisasi yang membidangi investasi, keuangan, dan perdagangan.

"Forum yang pertama ini nanti akan diluncurkan di berbagai kota di negara berkembang. Platform-nya pembahasan isu pajak di negara-negara berkembang," tegas Konselor Menteri Perwakilan Tetap RI di Jenewa Muhammad Takdir dalam siaran pers yang diterima DDTCNews, Rabu (30/11).

Baca Juga:
Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Muhammad mengatakan, dipilihnya Surabaya sebagai lokasi digelarnya agenda acara lebih karena terkait dengan geliat Surabaya dalam perekonomian yang relatif lebih bagus dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Apalagi, Surabaya juga telah sukses dalam menggelar agenda internasional.

“Kecenderungan diplomasi saat ini lebih mengedepankan lokal. Contohnya di Brazil, Sao Paulo yang merupakan kota kedua terbesar, kini lebih sering menyelenggarakan kegiatan dibanding dengan ibu kota, Rio de Janeiro. Surabaya pun juga punya potensi. Prepcom UN Habitat sudah digelar di Surabaya," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Senior Advisor on Finance and Development South Centre, Manuel F Montes, menambahkan, agenda ini disebut internasional karena perwakilan yang datang meliputi negara-negara berkembang dari berbagai benua. Ada dari Afrika, Amerika Latin, dan juga Asia.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

“Agenda ini untuk bertukar pikiran tentang gagasan sistem pajak di negera-negara berkembang. Juga cara memungut pajak yang bertujuan untuk pembangunan di negara berkembang agar penerimaan pajak tidak hilang akibat transfer pricing,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Wiwik Widayati menegaskan, agenda ini menjadi perwujudan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan sektor pariwisata Surabaya di bidang MICE (Meeting Incentive, Conference/Convention and Exhibition). (Amu/Gfa)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari