KERJA SAMA INTERNASIONAL

Delegasi Negara Berkembang Bahas Pajak di Surabaya

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 November 2016 | 16:16 WIB
Delegasi Negara Berkembang Bahas Pajak di Surabaya Pemandangan Kota Surabaya (Foto: Wikipedia)

SURABAYA, DDTCNews – Puluhan perwakilan dari sedikitnya 23 negara berkumpul di Surabaya mulai hari ini, Rabu (30/11) hingga 3 Desember 2016, guna mengikuti Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030.

Dalam siaran pers, agenda dalam forum tersebut adalah untuk menyambung benang merah permasalahan perpajakan di negara-negara berkembang. Forum ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri RI dengan South Centre, yakni sebuah organisasi yang membidangi investasi, keuangan, dan perdagangan.

"Forum yang pertama ini nanti akan diluncurkan di berbagai kota di negara berkembang. Platform-nya pembahasan isu pajak di negara-negara berkembang," tegas Konselor Menteri Perwakilan Tetap RI di Jenewa Muhammad Takdir dalam siaran pers yang diterima DDTCNews, Rabu (30/11).

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Muhammad mengatakan, dipilihnya Surabaya sebagai lokasi digelarnya agenda acara lebih karena terkait dengan geliat Surabaya dalam perekonomian yang relatif lebih bagus dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Apalagi, Surabaya juga telah sukses dalam menggelar agenda internasional.

“Kecenderungan diplomasi saat ini lebih mengedepankan lokal. Contohnya di Brazil, Sao Paulo yang merupakan kota kedua terbesar, kini lebih sering menyelenggarakan kegiatan dibanding dengan ibu kota, Rio de Janeiro. Surabaya pun juga punya potensi. Prepcom UN Habitat sudah digelar di Surabaya," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Senior Advisor on Finance and Development South Centre, Manuel F Montes, menambahkan, agenda ini disebut internasional karena perwakilan yang datang meliputi negara-negara berkembang dari berbagai benua. Ada dari Afrika, Amerika Latin, dan juga Asia.

Baca Juga:
Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

“Agenda ini untuk bertukar pikiran tentang gagasan sistem pajak di negera-negara berkembang. Juga cara memungut pajak yang bertujuan untuk pembangunan di negara berkembang agar penerimaan pajak tidak hilang akibat transfer pricing,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Wiwik Widayati menegaskan, agenda ini menjadi perwujudan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan sektor pariwisata Surabaya di bidang MICE (Meeting Incentive, Conference/Convention and Exhibition). (Amu/Gfa)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi