KINERJA FISKAL

Defisit APBN 2022 Cuma 2,38% PDB, Sri Mulyani Jelaskan Disiplin Fiskal

Dian Kurniati | Senin, 09 Januari 2023 | 12:15 WIB
Defisit APBN 2022 Cuma 2,38% PDB, Sri Mulyani Jelaskan Disiplin Fiskal

Warga melintas di bawah jalan layang non tol Casablanca, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp 464,3 triliun atau sebesar 2,38 persen dari produk domestik bruto (PDB). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi defisit APBN 2022 yang hanya sebesar 2,38% menjadi bukti komitmen pemerintah kembali kepada disiplin fiskal.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menyehatkan kembali APBN yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Meski berperan sebagai shock absorber, APBN dapat disehatkan sehingga defisitnya kembali ke bawah 3% PDB lebih cepat.

"Tahun 2022 baru saja kita tutup [dengan] defisit kita di 2,38%. Jauh lebih kecil [dari yang direncanakan pemerintah]," katanya dalam CEO Banking Forum, Senin (9/1/2023).

Baca Juga:
Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Sri Mulyani mengatakan APBN ketika pandemi Covid-19 telah bekerja keras untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. Kondisi itu menyebabkan defisit melebar dan posisi utang juga meningkat.

Dia menjelaskan pada saat menyusun UU 2/2020, pemerintah telah melakukan kalkulasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyehatkan APBN. Dalam waktu 3 tahun, defisit APBN harus kembali ke level di bawah 3%.

Pada 2020, pemerintah harus melebarkan defisit APBN hingga sebesar 6,14% karena situasi pandemi yang menyebabkan penerimaan menurun sedangkan kebutuhan belanja melonjak. Angka itu perlahan diturunkan menjadi 4,57% pada 2021, dan 2,38% pada 2022.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Memasuki 2023, pemerintah merancang APBN dengan defisit sebesar senilai Rp598,15 triliun atau 2,84% PDB.

Sri Mulyani menyebut strategi pemerintah melebarkan defisit APBN hanya selama 3 tahun juga sempat diragukan berbagai lembaga pemeringkat utang. Pasalnya, pelebaran defisit biasanya membuat suatu negara terlena hingga sulit kembali pada disiplin fiskal, seperti yang terjadi pada negara-negara di kawasan Amerika latin.

"Mengembalikan kepada sebuah disiplin, itu adalah sesuatu yang hampir semua rating agency skeptical. Kalau pun ada determinasi, ekonominya mungkin waktu itu enggak siap untuk kamu ketatkan lagi," ujarnya.

Pemerintah mencatat kinerja APBN 2022 mengalami defisit senilai Rp464,3 triliun atau 2,38% PDB. Defisit tersebut terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.626,4 triliun dan belanja negara Rp2.090,8 triliun. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!