APBN 2021

Defisit APBN 2021 Tembus 5,82% PDB, Menkeu Pastikan Masih Kredibel

Dian Kurniati | Senin, 23 Agustus 2021 | 16:30 WIB
Defisit APBN 2021 Tembus 5,82% PDB, Menkeu Pastikan Masih Kredibel

Bahan paparan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyebut outlook defisit APBN 2021 secara rasio akan mencapai 5,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih besar dibanding target pada UU APBN 2021 sebesar 5,7% PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan outlook defisit APBN secara nominal senilai Rp961,5 triliun, lebih rendah dari target senilai Rp1.006,4 triliun. Meski demikian, dia menegaskan APBN 2021 tetap kredibel.

"Secara postur, APBN 2021 masih relatif cukup kredibel dari sisi keseluruhan," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (23/8/2021).

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN secara rasio terlihat lebih besar karena PDB Indonesia diperkirakan tidak sesuai target. Melesetnya target PDB disebabkan penyebaran Covid-19 varian Delta. Pertumbuhan PDB yang semula diperkirakan mencapai 5%, kini outlook-nya hanya 3,7%-4,5%.

Sri Mulyani menjelaskan outlook pendapatan negara 2021 senilai Rp1.735,7 triliun atau tumbuh 5,3% dari tahun lalu. Pada penerimaan pajak, outlook penerimaannya Rp1.142,5 triliun atau 92,9% dari target Rp1.229,6 triliun.

Meski terjadi shortfall Rp87,1 triliun, dia menilai kinerja pendapatan negara secara umum akan terbantu dengan penerimaan kepabeanan dan cukai serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga:
Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

"Secara total hampir memenuhi sesuai undang-undang, [meskipun] secara komposisi mungkin agak berbeda," ujarnya.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah menyebut outlook-nya akan mencapai Rp2.697,2 triliun atau tumbuh 3,9% dari tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo telah meminta semua menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah terus mengakselerasi belanja tersebut.

"Kami berharap tetap bisa mengawal karena tinggal 4 bulan," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Rabu, 02 Oktober 2024 | 17:30 WIB KINERJA FISKAL

Kinerja PNBP Bisa Jadi Indikator Stabilitas Negara, Begini Alasannya

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN