APBN 2021

Defisit APBN 2021 Tembus 5,82% PDB, Menkeu Pastikan Masih Kredibel

Dian Kurniati | Senin, 23 Agustus 2021 | 16:30 WIB
Defisit APBN 2021 Tembus 5,82% PDB, Menkeu Pastikan Masih Kredibel

Bahan paparan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyebut outlook defisit APBN 2021 secara rasio akan mencapai 5,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih besar dibanding target pada UU APBN 2021 sebesar 5,7% PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan outlook defisit APBN secara nominal senilai Rp961,5 triliun, lebih rendah dari target senilai Rp1.006,4 triliun. Meski demikian, dia menegaskan APBN 2021 tetap kredibel.

"Secara postur, APBN 2021 masih relatif cukup kredibel dari sisi keseluruhan," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (23/8/2021).

Baca Juga:
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN secara rasio terlihat lebih besar karena PDB Indonesia diperkirakan tidak sesuai target. Melesetnya target PDB disebabkan penyebaran Covid-19 varian Delta. Pertumbuhan PDB yang semula diperkirakan mencapai 5%, kini outlook-nya hanya 3,7%-4,5%.

Sri Mulyani menjelaskan outlook pendapatan negara 2021 senilai Rp1.735,7 triliun atau tumbuh 5,3% dari tahun lalu. Pada penerimaan pajak, outlook penerimaannya Rp1.142,5 triliun atau 92,9% dari target Rp1.229,6 triliun.

Meski terjadi shortfall Rp87,1 triliun, dia menilai kinerja pendapatan negara secara umum akan terbantu dengan penerimaan kepabeanan dan cukai serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga:
Kemenkeu Siap Antisipasi Lonjakan Pencairan Anggaran pada Akhir Tahun

"Secara total hampir memenuhi sesuai undang-undang, [meskipun] secara komposisi mungkin agak berbeda," ujarnya.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah menyebut outlook-nya akan mencapai Rp2.697,2 triliun atau tumbuh 3,9% dari tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo telah meminta semua menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah terus mengakselerasi belanja tersebut.

"Kami berharap tetap bisa mengawal karena tinggal 4 bulan," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?