Deadline Lapor SPT PPh Badan 4 Hari Lagi, DJP Lakukan 2 Strategi Ini

JAKARTA, DDTCNews – Deadline pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan tinggal 4 hari lagi. Ditjen Pajak (DJP) beberapa upaya untuk mendorong pelaporan. Langkah DJP menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (26/4/2021).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pada pekan terakhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan terdapat 2 strategi yang dijalankan untuk meningkatkan pelaporan.

Pertama, mengoptimalkan fungsi pelayanan dan konseling pada unit vertikal DJP. Menurutnya, optimalisasi pelayanan dan konseling dilakukan melalui pemberian asistensi kepada pengurus perusahaan dalam menyusun SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2020.

“Teman-teman di Kanwil tetap banyak yang melakukan asistensi dan kelas-kelas pajak daring," katanya.

Kedua, menjalankan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak badan menyampaikan SPT Tahunan PPh. Kegiatan dijalankan kantor Pusat DJP. Salah satunya adalah pengiriman email blast kepada wajib pajak serta kampanye kepatuhan pajak melalui media sosial.

"Kami di kantor pusat terus menggugah kesadaran dan mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan tersebut melalui channel-channel yang kami miliki seperti email blasting, medsos, media elektronik, dan lainnya,” ujar Neil.

Selain mengenai pelaporan SPT Tahunan, ada pula bahasan tentang dukungan pemerintah terhadap seruan penerapan tarif pajak minimum global pada perusahaan multinasional. Kebijakan itu dinilai akan membuat sistem perpajakan di dunia berjalan secara lebih adil.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Pelaporan SPT

DJP mencatat hingga Jumat (23/4/2021), sebanyak 515.230 SPT Tahunan PPh sudah disampaikan wajib pajak badan. Secara total, laporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 yang sudah disampaikan wajib pajak orang pribadi dan badan sebanyak 11,9 juta.

Wajib pajak orang pribadi yang sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh tercatat sebanyak 11,4 juta. Adapun jumlah badan usaha yang wajib menyampaikan SPT Tahunan pada tahun ini sekitar 1,6 juta. Dengan demikian, DJP masih menantikan laporan SPT Tahunan sekitar 1,1 juta. (DDTCNews)

• Perang Tarif Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo menilai jika disepakati, kebijakan pajak minimum global akan efektif menghentikan pertarungan tarif pajak penghasilan atau race to the bottom seperti yang dilakukan sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir

"Jadi, suatu posisi yang bagus untuk menjaga hal pemajakan antarnegara," katanya. Simak ‘Sri Mulyani Dukung Seruan Amerika Serikat Soal Pajak Minimum Global’. (DDTCNews/Kontan)

• Lawan Penghindaran Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan dukungan yang disampaikan pemerintah Indonesia sudah tepat. Pasalnya, global minimum tax merupakan bagian dari pilar kedua proposal pajak digital yang lebih menekankan upaya pencegahan praktik base erosion.

Dengan kebijakan itu, aka nada tarif pajak efektif minimum yang dibayar setiap perusahaan multinasional dari seluruh tempat beroperasi. Dengan demikian, sambung Bawono, keputusan untuk melakukan kegiatan di negara lain tidak terlalu dipengaruhi tinggi atau rendahnya tarif pajak.

Menurutnya, ide tersebut juga akan menjamin penerimaan pajak yang lebih baik serta dapat mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih substantif di lokasi operasionalnya.

“Solusi global minimum tax tentu sesuatu yang perlu diperjuangkan Indonesia. Karena tanpa adanya koordinasi global mengenai tarif pajak minimum maka upaya melawan penghindaran pajak sulit untuk optimal,” katanya. (Kontan)

• Insentif Industri Ritel

Pemerintah tengah menyiapkan insentif khusus untuk mendorong pemulihan industri ritel serta pengelola pasar dan mal. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan telah menerima usulan insentif tersebut dari pengusaha. Meski belum memerinci, dia mengatakan insentifnya akan serupa dengan sektor otomotif dan properti yang kini bisa menikmati insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP).

"Dengan ada usulan dari industri ritel maupun industri pengelola pasar atau mal, ini pemerintah sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan yang diberikan ke industri otomotif dan properti," katanya. (DDTCNews/Kontan)

• Shadow Economy

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan shadow economy di negara berkembang menurut literatur mencapai 30% hingga 40% dari produk domestik bruto (PDB). Bila tidak diselesaikan, inefisiensi sistem perekonomian akan terus berlanjut.

"Misalnya di perpajakan itu ada isu governance yang harus ditangani, di bea cukai ada isu governance yang harus ditangani, di perdagangan, di hampir semua sektor. Inefisiensi timbul karena shadow economy belum bisa ditangani," ujar Dian. (DDTCNews)

• Dana PEN

Pemerintah mencatat realisasi anggaran program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada kuartal I/2021 mencapai Rp134,07 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara 19,2% dari total pagu Rp699,43 triliun. Menurutnya, realisasi itu berasal dari berbagai klaster stimulus, mulai dari kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga dukungan pemulihan dunia usaha.

"Ini terutama pengadaan vaksin hingga business initiatives oleh kementerian lembaga untuk mengembalikan perekonomian," katanya. (DDTCNews) (kaw)