Daya Beli Turun, Jokowi Salahkan Lambatnya Belanja APBD

NUSANTARA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk berupaya menjaga daya beli masyarakat di daerahnya masing-masing, bukan hanya berfokus mengendalikan inflasi semata.

Jokowi di hadapan para kepala daerah mengatakan laju inflasi yang hanya sebesar 2,13% pada Juli 2024 adalah capaian positif. Namun, daya beli masyarakat juga harus dijaga.

"Tolong dijaga daya beli rakyat dengan segera merealisasikan APBD-nya, segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Sampai saat ini realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31%, kecil sekali ini," ujar Jokowi, dikutip Rabu (14/8/2024).

Hal ini disampaikan oleh Jokowi kepada 517 dari total 552 kepala daerah yang hadir langsung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebanyak 35 kepala daerah berhalangan hadir ke IKN karena alasan-alasan tertentu.

Menurut Jokowi, realisasi belanja APBD yang rendah akan menekan jumlah uang beredar di daerah. Implikasinya, daya beli masyarakat di daerah juga akan rendah.

"Segera keluarkan. Ini masih 31% realisasi belanja [kabupaten/kota]. Provinsi lebih baik 41%, tapi juga masih kecil, 41%. Tolong dicek lagi, dilihat lagi, dan didorong agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat sehingga perputaran uang di kabupaten, di kota, di provinsi itu makin baik," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, percepatan belanja daerah dimungkinkan mengingat realisasi pendapatan pada APBD kabupaten/kota sudah mencapai 38%, sedangkan pada APBD provinsi sudah mencapai 49%.

"Tolong seperti ini dicek harian. Perintahnya juga perintah harian, karena ini menyangkut daya beli rakyat kita. Makin cepat keluar, makin cepat realisasi, makin baik," ujar Jokowi. (sap)