Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) belum menggunakan data hasil pertukaran informasi keuangan untuk menggenjot penerimaan pada kuartal I/2019.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga April 2019 data hasil Automatic Exchange of Information (AEoI) masih tersimpan rapat di kantor pusat. Pengolahan data masih di lakukan oleh DJP sebelum didistribusikan kepada kantor vertikal DJP.
“[Data AEoI] belum digunakan karena itu masih kita olah dengan sangat cermat dan governance yang bagus. Jadi, masih proses cleansing, pengolahan, identifikasi dan segala macamnya sebelum dimanfaatkan,” katanya di Kantor Pusat DJP, Senin (29/4/2019).
Hestu menjanjikan data tersebut dapat dimanfaatkan tahun ini. Setelah proses pengolahan data selesai pada level kantor pusat, pada tahap selanjutnya, data AEoI dapat segera dimanfaatkan oleh unit kerja DJP.
Seperti diketahui, sejak awal tahun lalu, otoritas pajak sudah mendapatkan informasi keuangan dari penyedia jasa domestik. Sementara itu, DJP juga telah mendapatkan informasi dari negara lain mulai kuartal III/2018.
Untuk skema AEoI, DJP mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada 54 negara mitra pada tahun lalu. Pada saat yang bersamaan, otoritas pajak juga menerima laporan keuangan WNI dari 66 negara mitra.
Hestu memastikan data hasil pertukaran informasi ini akan mampu memperbaiki proses bisnis otoritas pajak. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, disebutnya, akan lebih baik karena berbasis data yang valid.
“Kita tetap lakukan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengawasan dari data yang kami miliki. Banyak yang kita lakukan. Pelayanan kami perbaiki terus dengan mempermudah cara pelaporan dan cara pembayaran pajak. Semua kami lakukan,” jelas Hestu. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.