ASOSIASI TAX CENTER

Darussalam Ketua Umum Baru Atpetsi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 Agustus 2018 | 15:00 WIB
Darussalam Ketua Umum Baru Atpetsi

Pengurus baru Atpetsi berfoto bersama seusai penetapan Darussalam sebagai ketua umum.

SEMARANG, DDTCNews – Darussalam, Managing Partner DDTC, terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) dalam kongresnya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/8/2018).

Darussalam menggantikan Iman Imron, Ketua Umum Atpetsi yang sudah meninggal dunia. “Ini adalah amanah. Cita-cita saya, Atpetsi ini bisa tumbuh besar dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya seusai terpilih sebagai Ketua Atpetsi secara aklamasi.

Hadir dalam kesempatan tersebut para pimpinan tax center seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dari Ditjen Pajak, hadir antara lain Direktur Perpajakan Internasional Poltak Maruli John L. Hutagaol dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Direktorat P2 Humas Yehezkiel Minggus Tiranda.

Baca Juga:
Kanwil DJP Jatim II Sepakati Kerja Sama dengan 8 SMA dan 7 SMK

Darussalam mengatakan pengurus selanjutnya akan menetapkan kepengurusan sekaligus menyusun program kerja. Namun, pembicaraan kali ini mungkin tidak sampai pada detail. “Akan kita buat pertemuan yang lebih detil untuk membuat program kerja,” katanya.

Dalam kesempatan itu, John mengatakan pihaknya sangat berharap Atpetsi di bawah kepemimpinan Darussalam dapat melanjutkan apa yang sudah dicapai kepengurusan almarhum Imron, mengingat Atpetsi tersebut juga sudah disahkan pada masa Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany.

Namun, katanya, dalam perkembangannya tax center di masing-masing universitas itu berbeda-beda. Apalagi, sambungnya, tujuan dan kapasitasnya juga tidak sama. Selain itu, ada faktor berupa ketidakkesinambungan pembiayaan.

“Karena itu, Atpetsi ini wadah koordinasi dan kerja sama tax center, juga sebagai mitra DJP membina dan mengembangkan kesadaran perpajakan. Berikutnya, mendorong lahirnya tax center se-Indonesia, menyusun standar pengembangan tax center, dan melakukan edukasi ke wajib pajak,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 12:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Kanwil DJP Jatim II Sepakati Kerja Sama dengan 8 SMA dan 7 SMK

Jumat, 20 Desember 2024 | 10:00 WIB TAX CENTER UNIAS - KPP PRATAMA SIBOLGA

Layanan Pajak Bisa Dimonitor Realtime, Coretax Pangkas Biaya Kepatuhan

Jumat, 13 Desember 2024 | 14:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

DJP Jatim II Resmikan Tax Center ITB Ahmad Dahlan

Minggu, 08 Desember 2024 | 16:00 WIB KP2KP KUTACANE

Harga Kakao Tinggi, Petugas Pajak Kunjungi Para Pengepul dan Pengusaha

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak