PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

Darmin: Penghitungan WEF Tidak Masuk Akal

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Oktober 2016 | 20:34 WIB
Darmin: Penghitungan WEF Tidak Masuk Akal Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Darmin Nasution ‘memprotes’ penilaian World Economic Forum (WEF) yang menurunkan peringkat daya saing Indonesia dalam daftar Global Competitiveness Report 2016 dari urutan 37 menjadi 41.

Menurut Darmin, keputusan dan penghitungan indeks daya saing versi WEF itu tidak masuk akal. Penghitungan tersebut seharusnya memperhatikan kondisi negara-negara dengan peringkat yang berdekatan.

“Kondisi Indonesia ini dalam keadaan yang membaik sejak tahun lalu, tidak ada yang buruk. Kalau dari sisi penilaian teknologi, itu seharusnya dibandingkan dengan negara lain,” ujar Darmin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/10).

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

WEF sebelumnya menilai Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang buruk, kesiapan teknologi yang minim, dan tingkat pendidikannya yang rendah. Hal itulah yang antara lain menyebabkan peringkat Indonesia turun dari urutan 37 ke 41.

Protes Darmin ini berbeda dengan respons Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Bu Ani, panggilan akrabnya, penurunan indeks daya saing itu adalah pekerjaan rumah yang sangat serius dan harus dibenahi. "Itu merupakan PR yang sangat serius bagi kita,” ujarnya.

Alih-alih memprotes, Menkeu berjanji akan segera membenahi persoalan tersebut, yaitu dengan melanjutkan dan terus mengawal program reformasi birokrasi, termasuk membenahi pajak dan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing Filipina, Presiden Marcos Atur soal VAT Refund

"Kemenkeu akan terus komit pada reformasi birokrasi, karena sangat menentukan di dalam kemampuan kita menciptakan kepercayaan memperbaiki pelayanan dan kepastian usaha yang penting menciptakan indeks daya saing," katanya.

WEF memeringkat daya saing ekonomi di 138 negara. Tiga posisi teratas ditempati oleh Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat (AS). Dari peringkat itu, Indonesia kalah dari Malaysia (25) dan Thailand (34), tetapi unggul dari Filipina (57), Brunei Darussalam (58), dan Vietnam (60). (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Rabu, 04 September 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Terkendala di Kementerian, Penerbitan Izin di OSS Belum Tepat Waktu

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan