INGGRIS

Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Juni 2021 | 18:00 WIB
Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Partai Buruh Inggris menilai kebijakan ekonomi kaum konservatif telah melemahkan ekonomi Inggris tercermin dari potensi penerimaan pajak yang hilang selama satu dekade sejumlah £16,7 miliar atau setara dengan Rp333 triliun.

Politikus dair Partai Buruh Bridget Phillipson mengatakan 9 tahun kepemimpinan Partai Konservatif gagal mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak yang mencapai £16,7 miliar. Kebijakan ekonomi kaum konservatif dinilai melemahkan ekonomi Inggris.

"Pendapatan pajak yang hilang tersebut dapat membayar biaya investasi pemerintah empat kali lebih besar dalam periode waktu yang sama," katanya, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Phillipson menjelaskan kebijakan ekonomi Partai Konservatif selama ini telah melemahkan pondasi perekonomian Inggris. Fasilitas kesehatan dan pendidikan, lanjutnya, tidak mengalami perubahan berarti dari situasi 10 tahun lalu.

Pemerintah juga hanya fokus pada kebijakan anggaran jangka pendek dalam memacu ekonomi. Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki rencana kebijakan yang berkelanjutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Partai Buruh akan melakukan kebijakan yang berbeda. Pembangunan ekonomi yang tangguh merupakan prioritas dengan memastikan pelaku usaha memiliki alat yang cukup untuk berkembang," ujarnya.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Phillipson menambahkan potensi penerimaan pajak yang hilang hingga puluhan miliar pounds akan sangat berguna untuk berbagai belanja negara. Dana tersebut bisa digunakan untuk membayar gaji 500.000 perawat atau membayar gaji 300.000 guru.

"Mereka menghamburkan uang pembayar pajak dan membuat pilihan yang salah. Partai Buruh akan fokus pada penciptaan kekayaan dan menekan ketimpangan ekonomi dan sosial," tuturnya seperti dilansir The Guardian. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN