KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Berpemanis Bisa Sumbang Inflasi 0,16%

Dian Kurniati | Kamis, 20 Februari 2020 | 13:48 WIB
Cukai Minuman Berpemanis Bisa Sumbang Inflasi 0,16%

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rencana pengenaan cukai pada minuman-minuman berpemanis bisa berdampak pada inflasi hingga 0,16%. Angka itu jauh lebih besar dibanding proyeksi dampak pemungutan cukai untuk kantong plastik terhadap inflasi yang hanya 0,045%.

Sri Mulyani beralasan perubahan harga pada kelompok makanan dan minuman jadi memang berkontribusi lebih besar terhadap inflasi. Meski demikian, ia meyakini manfaat pengenaan cukai pada kesehatan tetap akan lebih besar dibanding dampaknya pada perekonomian.

"Cukai untuk pemanis sudah cukup banyak sosialisasinya, karena bahayanya juga sudah banyak dipahami. Ada dampak 0,16% inflasinya kalau kita kenakan cukai pemanis karena ini bahan makanan," katanya di Jakarta, Rabu (20/2/2020).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani menjelaskan perkiraan dampak inflasi tersebut dihitung dari asumsi kenaikan harga minuman kemasan setelah dikenai cukai. Pada kelompok minuman teh kemasan, akan dikenai tarif cukai Rp1.500 per liter, sedangkan kelompok minuman berkarbonasi atau soda bakal bakal dipungut cukai Rp2.500 per liter.

Sementara itu, kelompok minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat saset direncanakan dikenai cukai Rp2.500 per liter.

Sri Mulyani menilai konsumsi minuman manis sudah mendesak dikendalikan karena bisa menimbulkan diabetes dan memicu komplikasi penyakit lainnya. Apalagi ada tren konsumsi minuman dan makanan manis akan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Ia menyebut prevalensi diabetes melitus pada masyarakat Indonesia usia di atas 15 tahun telah meningkat tajam dalam waktu 5 tahun, dari 1,5% pada 2013 menjadi 2% pada 2018.

Menurutnya, penyakit diabetes juga menjadi salah satu penyumbang klaim terbesar pada BPJS Kesehatan. Demikian pula pada prevalensi obesitas yang mencapai 21,8% pada 2018, sedangkan pada 2013 hanya 14,8%.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lantas merujukkan beberapa negara yang telah menjadikan program pengurangan obesitas sebagai prioritas kebijakan negara seperti Inggris dan negara bagian New York, AS.

Baca Juga:
Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Kedua negara tersebut mewajibkan produsen mencantumkan kandungan kalori pada kemasan minuman agar konsumen berpikir ulang sebelum membelinya.

Selain itu, kebijakan cukai minuman berpemanis juga berpotensi mendatangkan penerimaan untuk negara sebesar Rp6,25 triliun. Angka itu dihitung dengan asumsi cukai dari minuman teh kemasan senilai Rp2,7 triliun, minuman berkarbonasi atau soda Rp1,7 triliun, dan kelompok minuman lainnya Rp1,85 triliun. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN