Cara Minta Izin Pembukuan Berbahasa Inggris dengan Satuan Rupiah

WAJIB pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Namun, wajib pajak bisa saja menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dengan mata uang rupiah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan atau pemberitahuan untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri keuangan.

Nah, DDTCNews akan menjelaskan cara pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan berbahasa Inggris dengan satuan mata uang rupiah. Untuk diingat, pemberitahuan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris tersebut.

Pemberitahuan disampaikan kepada kepala KPP tempat WP terdaftar atau unit yang ditetapkan dirjen pajak secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak (DJP) atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP sesuai dengan contoh format Lampiran A dalam Perdirjen Pajak PER-24/2020.

Lalu, pemberitahuan ditandatangani secara digital dengan disertai kelengkapan persyaratan. Pertama, pernyataan dari WP orang pribadi yang bersangkutan yang menyatakan pembukuan atau pencatatan WP akan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah.

Sementara itu, bagi WP badan, pernyataan tersebut bisa berasal dari pimpinan tertinggi WP badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

Kedua, memiliki surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat pemberitahuan disampaikan. Pemenuhan kelengkapan persyarfatan ini dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam surat keterangan fiskal.

Setelah itu, DJP akan melakukan penelitian permohonan wajib pajak. Apabila permohonan diterima, DJP akan memberikan nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah

DJP juga akan memberikan notifikasi jika pemberitahuan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan. Penerbitan, baik nomor administrasi pemberitahuan maupun notifikasi, akan otomatis segera setelah pemberitahuan disampaikan.

Wajib pajak yang memperoleh notifikasi dapat menghubungi KPP tempat WP terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh dirjen pajak untuk melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan data administrasi perpajakan.

Wajib pajak yang telah melakukan perbaikan data administrasi pajak dapat kembali menyampaikan pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sepanjang memenuhi ketentuan dan jangka waktu penyampaian pemberitahuan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)