Cara Mengajukan Permohonan Ulang Insentif PPh Pasal 22 Impor

MENURUT Peraturan Menteri Keuangan No. 9/2021, wajib pajak yang ingin memperpanjang insentif harus mengajukan permohonan ulang. Insentif itu antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), diskon angsuran PPh Pasal 25, dan pembebasan PPh Pasal 22 Impor.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan ulang untuk mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor yang berlaku hingga Juni 2021 melalui DJP Online. Mula-mula, pastikan Anda masuk dalam kriteria penerima insentif dan telah melaporkan SPT Tahunan 2019.

Wajib pajak yang berhak menerima fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor antara lain bergerak di salah satu dari 730 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE (Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor), dan perusahaan di kawasan berikat.

Selanjutnya, silakan untuk mengakses DJP Online. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password dan kode keamanan. Lalu klik Login. Pada menu utama DJP Online, pilih Layanan dan klik Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Apabila fitur KSWP tidak ditemukan, silakan untuk mengaktifkan fitur KSWP. Caranya, masuk ke menu Profil pada menu utama DJP Online. Lalu, klik Aktivasi Fitur Layanan di sebelah kiri layar. Kemudian, silakan centang Info KSWP. Setelah itu, klik Ubah Fitur Layanan.

Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk Login kembali. Silakan masukkan NPWP, password dan kode keamanan. Setelah itu, pilih menu Layanan pada dashboard DJP Online. Kemudian, klik kolom KSWP.

Kemudian, Anda akan melihat data profil wajib pajak seperti nomor NPWP, nama wajib pajak dan alamat. Pada kolom Profil Pemenuhan Kewajiban Saya, silakan klik pilih Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor (PMK 9/2021).

Setelah itu isikan kode keamanan. Nanti, Anda akan mendapatkan notifikasi dari Ditjen Pajak (DJP). Jika berhasil, Anda akan mendapatkan cetakan SKB PPh Pasal 22 Impor dari DJP yang bisa Anda cetak atau screenshot.

Untuk diperhatikan, jangka waktu pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan hingga 30 Juni 2021. Penerima fasilitas juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan. Selesai. (Bsi)