Cara Mengajukan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha

WAJIB pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta untuk terhindar dari pengenaan pajak penghasilan saat pemekaran usaha. Untuk dapat memakai nilai buku ini, wajib pajak harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak (DJP).

Tata cara penggunaan nilai buku saat pemekaran usaha diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2021. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan penggunaan nilai buku untuk pemekaran usaha.

Mula-mula, pastikan Anda sudah memenuhi kriteria wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan nilai buku saat pemekaran usaha. Setidaknya ada tiga kelompok pemekaran usaha yang bisa memakai nilai buku. Simak, “Pemekaran Usaha Tanpa Kena Pajak di Awal? Ini Kriterianya”.

Untuk diperhatikan, wajib pajak yang ingin menggunakan nilai buku harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif pemekaran. Permohonan juga harus melampirkan tiga surat pernyataan.

Pertama, surat pernyataan yang menyebutkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha beserta dokumen pendukung. Kedua, surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap WPDN dan BUT yang terkait.

Ketiga, surat pernyataan yang menerangkan pemekaran usaha yang dilakukan memenuhi persyaratan tujuan bisnis dengan dokumen pendukung. WPDN badan usaha yang pemekarannya mendapat tambahan modal dari PMA paling sedikit Rp500 miliar juga melampirkan dokumen tambahan.

Dokumen tersebut antara lain akta pendirian atau perubahan dari wajib pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing dan bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.

Untuk permohonan yang diajukan oleh wajib pajak BUMN yang yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN juga harus melampirkan surat persetujuan dari Menteri BUMN dan akta pemisahan usaha atau pengambilalihan usaha.

Sementara itu, untuk permohonan yang diajukan wajib pajak BUMN yang mendapatkan tambahan modal juga harus melampirkan surat persetujuan dari Menteri BUMN.

Dalam hal permohonan wajib pajak tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang dipersyaratkan maka Dirjen Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan. Permintaan kelengkapan harus dipenuhi wajib pajak paling lama 15 hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan diterima.

Selanjutnya, Dirjen Pajak akan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan wajib pajak paling lambat 1 bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila tidak, permohonan wajib pajak dianggap disetujui.

Setelah itu, Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan nilai buku untuk pemekaran usaha paling lama 5 hari kerja sejak jangka waktu 1 bulan tersebut terlampaui. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)