TIPS PAJAK

Cara Meminta Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai

Ringkang Gumiwang | Senin, 11 Januari 2021 | 15:35 WIB
Cara Meminta Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai

BARU-baru ini, Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan aturan mengenai petunjuk pelaksanaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai. Aturan baru itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-01/PJ/2021.

Menurut DJP, tujuan dari diterbitkannya surat edaran tersebut adalah untuk memberikan kejelasan dan keseragaman pelaksanaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai pada cek dan/atau bilyet giro.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai tersebut. Mula-mula, pastikan terdapat pembayaran selisih kurang bea meterai yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak.

Baca Juga:
Cara Ajukan Permohonan Pemindahbukuan Lewat e-Pbk Versi 2.0

Selanjutnya, permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan tersebut diajukan dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti penulasan diadministrasikan atau KPP terdekat.

Untuk diperhatikan, permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai ini dapat diajukan antara lain oleh nasabah yang menerbitkan cek dan/atau bilyet giro; oleh bank penyedia cek dan/atau bilyet giro; atau oleh pembawa cek dan/atau bilyet giro.

Setelah itu, petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan (TPT) akan memberikan formulir permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan. Jika sudah diisi, silakan serahkan formulir tersebut kepada petugas TPT dan dilampiri dengan sejumlah dokumen.

Baca Juga:
Cara Unduh Sertifikat Elektronik di Laman e-Nofa

Dokumen yang dimaksud antara lain cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai dan surat setoran pajak (SSP) yang telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).

Apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah memenuhi kelengkapan, petugas TPT akan memberikan bukti penerimaan surat (BPS) dan meneruskan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Selanjutnya, pelaksana Seksi Pelayanan akan memastikan sejumlah hal antara lain kebenaran SSP, kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP, kesesuaian keterangan nomor seri cek dan/atau bilyet giro dalam SSP, dan kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Baca Juga:
Cara Hitung PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap di Kalkulator DDTCNews

Jika sudah sesuai, pelaksana Seksi Pelayanan membubuhkan cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai pada sisi muka cek dan/atau bilyet giro. Kemudian, Kepala Seksi Pelayanan membubuhkan tanda tangan, nama terang, dan cap KPP pada sisi belakang cek dan/atau bilyet giro

Lalu, pelaksana Seksi Pelayanan akan mengembalikan cek dan/atau bilyet giro yang telah dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai, tanda tangan, nama terang, dan cap KPP kepada pihak yang mengajukan permintaan.

Tambahan informasi, bentuk cap bukti pelunasan selisih kurang bea meterai paling sedikit memenuhi unsur-unsur antara lain tulisan “BEA METERAI LUNAS” dan tulisan nominal selisih kurang bea meterai. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 18:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar BPHTB secara Online di Jakarta

Kamis, 12 Desember 2024 | 19:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lewat Aplikasi Signal

Kamis, 05 Desember 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Baru Login DJP Online saat Fitur MFA Diimplementasikan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?