AMERIKA SERIKAT

Capai Kesepakatan Dengan AS, Turki Lanjutkan Pengenaan Pajak Digital

Muhamad Wildan | Minggu, 28 November 2021 | 12:30 WIB
Capai Kesepakatan Dengan AS, Turki Lanjutkan Pengenaan Pajak Digital

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pemerintah AS dan Turki menyepakati perjanjian mengenai transisi pencabutan pajak digital atau digital services tax (DST) yang selama ini dikenakan Turki atas perusahaan digital AS.

Sebagaimana negara-negara Eropa yang telah mencapai kesepakatan dengan AS sebelumnya, Turki diperbolehkan untuk tetap mengenakan DST atas perusahaan digital menjelang diimplementasikannya Pilar 1: Unified Approach.

DST yang dikenakan Turki atas perusahaan AS bakal menjadi kredit pajak atas penghasilan korporasi di Turki ketika Pilar 1 resmi diberlakukan pada 2023.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

"AS dan Turki akan terus menjalin komunikasi untuk menyatukan pandangan dan komitmen atas kesepakatan ini serta akan menyelesaikan perbedaan yang ada melalui dialog yang konstruktif," tulis AS dan Turki dalam joint statement, dikutip pada Minggu (28/11/2021).

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, AS setuju untuk tidak melakukan retaliasi dengan mengenakan bea masuk tambahan atas barang-barang yang diimpor dari Turki.

Kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya konsensus atas solusi 2 pilar selaku solusi multilateral sekaligus mendukung perekonomian dan anggaran yurisdiksi masing-masing.

Baca Juga:
PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Untuk diketahui, Pilar 1 telah disepakati oleh 137 dari 141 yurisdiksi Inclusive Framework pada 8 Oktober 2021. Pada Pilar 1, negara anggota Inclusive Framework sepakat untuk merealokasikan 25% residual profit korporasi multinasional untuk dipajaki oleh yurisdiksi pasar.

Sebagai catatan, hanya perusahaan multinasional dengan revenue di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10% saja yang tercakup dalam Pilar 1. Dengan ketentuan tersebut, diperkirakan akan ada sekitar 100 perusahaan multinasional yang tercakup dalam Pilar 1.

OECD memperkirakan total laba yang akan direalokasikan kepada yurisdiksi pasar dan bisa dipajaki oleh yurisdiksi tersebut berkat Pilar 1 sekitar US$125 miliar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?