Capai Kesepakatan Dengan AS, Turki Lanjutkan Pengenaan Pajak Digital

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pemerintah AS dan Turki menyepakati perjanjian mengenai transisi pencabutan pajak digital atau digital services tax (DST) yang selama ini dikenakan Turki atas perusahaan digital AS.

Sebagaimana negara-negara Eropa yang telah mencapai kesepakatan dengan AS sebelumnya, Turki diperbolehkan untuk tetap mengenakan DST atas perusahaan digital menjelang diimplementasikannya Pilar 1: Unified Approach.

DST yang dikenakan Turki atas perusahaan AS bakal menjadi kredit pajak atas penghasilan korporasi di Turki ketika Pilar 1 resmi diberlakukan pada 2023.

"AS dan Turki akan terus menjalin komunikasi untuk menyatukan pandangan dan komitmen atas kesepakatan ini serta akan menyelesaikan perbedaan yang ada melalui dialog yang konstruktif," tulis AS dan Turki dalam joint statement, dikutip pada Minggu (28/11/2021).

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, AS setuju untuk tidak melakukan retaliasi dengan mengenakan bea masuk tambahan atas barang-barang yang diimpor dari Turki.

Kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya konsensus atas solusi 2 pilar selaku solusi multilateral sekaligus mendukung perekonomian dan anggaran yurisdiksi masing-masing.

Untuk diketahui, Pilar 1 telah disepakati oleh 137 dari 141 yurisdiksi Inclusive Framework pada 8 Oktober 2021. Pada Pilar 1, negara anggota Inclusive Framework sepakat untuk merealokasikan 25% residual profit korporasi multinasional untuk dipajaki oleh yurisdiksi pasar.

Sebagai catatan, hanya perusahaan multinasional dengan revenue di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10% saja yang tercakup dalam Pilar 1. Dengan ketentuan tersebut, diperkirakan akan ada sekitar 100 perusahaan multinasional yang tercakup dalam Pilar 1.

OECD memperkirakan total laba yang akan direalokasikan kepada yurisdiksi pasar dan bisa dipajaki oleh yurisdiksi tersebut berkat Pilar 1 sekitar US$125 miliar. (rig)