E-FAKTUR 3.0

Butuh Informasi Soal e-Faktur 3.0? Cek Laman Khusus dari DJP Ini

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Oktober 2020 | 10:48 WIB
Butuh Informasi Soal e-Faktur 3.0? Cek Laman Khusus dari DJP Ini

Tampilan laman khusus e-faktur yang disediakan DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyediakan laman khusus yang berisi informasi terkait dengan implementasi e-faktur 3.0.

DJP menyatakan implementasi secara nasional aplikasi e-faktur 3.0 sudah dimulai pada 1 Oktober 2020. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak (PKP) wajib melakukan pembaruan (update) e-faktur 3.0. Simak pula artikel ‘Soal Implementasi e-Faktur 3.0, PKP Baru Perlu Lakukan Langkah Ini’.

“Informasi selengkapnya terkait implementasi e-faktur versi 3.0, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ) seputar implementasi e-faktur versi 3.0 dapat dilihat pada laman https://pajak.go.id/efakturdjp,” tulis contact center DJP, Kring Pajak, melalui Twitter, dikutip pada Rabu (7/10/2020).

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Dalam laman https://pajak.go.id/efakturdjp, DJP mengatakan prepopulated pajak masukan dan pemberitahuan impor barang (PIB) merupakan fitur terbaru e-faktur 3.0. Sebelumnya, ketika PKP memperoleh faktur pajak atas perolehan BKP/JKP dari lawan transaksi, mereka harus melakukan input data secara manual.

Melalui e-faktur 3.0, PKP tidak perlu lagi memasukkan data secara manual karena otoritas menyediakan data pajak masukan by system. Dengan demikian PKP tidak perlu lagi melakukan input secara manual ke aplikasi e-faktur.

Terkait dengan prepopulated Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi dilakukan melalui aplikasi e-faktur client desktop. Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-faktur web based. Seluruh data pajak keluaran dan pajak masukan akan disediakan.

Baca Juga:
Detail Penelitian Bukti Potong atas WP Restitusi Dipercepat, Apa Saja?

Dalam laman khusus tersebut, DJP juga menyediakan menu untuk mengunduh aplikasi e-faktur desktop 3.0. Kemudian, ada juga menu yang langsung mengarah pada e-faktur web based untuk pelaporan SPT.

DJP juga menyediakan saluran yang dapat digunakan wajib pajak yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan implementasi e-faktur 3.0. Saluran tersebut berupa google document dan grup Telegram yang dikelola Tim DJP.

Selain itu, ada pula materi dalam bentuk video terkait dengan sosialisasi e-faktur 3.0. Dalam laman tersebut juga dilampirkan beberapa file pdf, mulai dari petunjuk update aplikasi e-faktur 3.0 hingga petunjuk instalasi aplikasi e-faktur 3.0. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Faktur Pajak Approved Tapi Tidak Muncul di Coretax, Harus Bagaimana?

Rabu, 29 Januari 2025 | 13:00 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

Jelaskan Manfaat Fitur Deposit Pajak di Coretax, KPP Adakan Kelas

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan