BULGARIA

Bulgaria Pajaki Aliran Gas dari Rusia yang Lewati Wilayahnya

Muhamad Wildan | Senin, 23 Oktober 2023 | 08:43 WIB
Bulgaria Pajaki Aliran Gas dari Rusia yang Lewati Wilayahnya

Ilustrasi.

SOFIA, DDTCNews - Bulgaria mengenakan pajak khusus atas gas yang masuk dari Rusia ke negara-negara Eropa melewati pipa yang berada di wilayahnya.

Setelah disetujui oleh parlemen, Bulgaria langsung mengenakan pajak senilai €10,2 atau kurang lebih Rp171.753 per MWh atas suplai gas dari Rusia yang didistribusikan ke Eropa lewat pipa gas yang berlokasi di Bulgaria.

Menteri Keuangan Bulgaria Asen Vasilev mengatakan pajak ini bertujuan untuk mengurangi laba perusahaan Rusia yang mengirimkan gas lewat Bulgaria. "Pajak ini tidak akan berdampak ke konsumen. Langkah ini hanya akan mengurangi laba yang diterima Gazprom," ujar Vasilev, dikutip Minggu (22/10/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Bulgaria memperkirakan pengenaan pajak atas gas Rusia yang didistribusikan lewat pipa di Bulgaria bakal memberikan tambahan penerimaan pajak senilai US$1,2 miliar.

"Kami berupaya melindungi kepentingan nasional Bulgaria, tambahan penerimaan bakal langsung masuk ke kas negara," ujar Perdana Menteri Bulgaria Nikolay Denkov seperti dilansir rferl.org.

Kebijakan Bulgaria langsung mendapatkan kecaman dari Serbia dan Hungaria. Menurut kedua negara tersebut, pajak yang dikenakan oleh Bulgaria adalah ancaman terhadap ketahanan energi Serbia dan Hungaria.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

"Serbia dan Hungaria akan menyelaraskan posisi dan akan merespons keputusan kontroversial Bulgaria secara memadai," tulis Wakil Perdana Menteri Serbia Sinisa Mali dan Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto dalam keterangan resminya.

Szijjarto dalam kesempatan terpisah mengatakan langkah Bulgaria tidaklah bisa diterima. Menurutnya, negara anggota Uni Eropa tidak boleh mengambil kebijakan yang mengancam kebutuhan gas sesama negara anggota.

"Hal ini bertentangan dengan prinsip solidaritas Eropa dan regulasi Uni Eropa," ujar Szijjarto seperti dilansir balkaninsight.com.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Kementerian Pertambangan dan Energi Serbia pun mengungkapkan pihaknya akan mendiskusikan kebijakan ini dengan Hungaria dan Bulgaria dalam rangka memitigasi dampak negatif dari pajak gas Rusia terhadap masyarakat.

Menurut kementerian tersebut, suplai gas dari Rusia amat diperlukan untuk memenuhi peningkatan permintaan menjelang musim dingin pada akhir tahun. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 21:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Obligasi Daerah, Kemenko Perekonomian Kerja Sama dengan IFC

Senin, 21 Oktober 2024 | 15:30 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Gelar Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja