BPK Temukan PBB di Pulau Reklamasi Bermasalah

JAKARTA, DDTCNews - Meski mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta masih menemukan beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti Pemprov DKI Jakarta, salah satunya terkait dengan pajak daerah.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan masalah pajak daerah itu antara lain belum ditetapkannya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2018-2019 atas tanah dan bangunan di Pantai Maju.

"BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang secara material tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi tetap memerlukan perhatian," kata Bahrullah pada sidang paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK DKI Jakarta, Senin (22/6/2020).

Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan beberapa penyempurnaan terkait dengan administrasi pendapatan daerah, yakni peningkatan akuntabilitas sistem administrasi pendapatan daerah melalui program noncash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan.

BPK DKI Jakarta juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyempurnakan sistem administrasi penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah melalui implementasi transaksi nontunai.

Selain itu, penyempurnaan sistem administrasi itu juga ditempuh melalui penerapan sistem penganggaran dan sistem penatausahaan belanja yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Terlepas dari catatan-catatan yang diberikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi pemberian predikat WTP dari BPK Perwakilan DKI Jakarta. Opini WTP dinilai sebagai penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Pada 22 Juni 2020, hari ini adalah hari ulang tahun kota Jakarta. Dan tadi kita sama mendengarkan dari anggota V BPK RI hasil pemeriksaan laporan keuangan yang alhamdulillah menjadi salah satu kado terbaik ultah DKI Jakarta," ujar Anies, Senin (22/6/2020).

Untuk diketahui, Pantai Maju adalah salah satu dari tiga pulau reklamasi yang terletak di Jakarta Utara yang terdiri dari Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama yang dahulu dikenal dengan nama Pulau C, D, dan G.

Pantai Maju merupakan salah pulau reklamasi yang dibuka untuk publik dan pengelolaannya ditugaskan kepada salah satu BUMD yakni PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melalui Pergub No. 153/2018. (Bsi)