KEUANGAN NEGARA

BPK Minta Audit Anggaran Covid-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
BPK Minta Audit Anggaran Covid-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

Kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mempersiapkan instrumen untuk melakukan audit atas belanja pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan apapun hasil pemeriksaan BPK atas dana penanggulangan Covid-19 tersebut sudah seharusnya tidak menjadi komoditas politik dan sarana melakukan kriminalisasi kepada pelaksana kebijakan.

Dia melihat aparatur pelaksana anggaran baik pada level pusat hingga daerah sedang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi di masyarakat.

Baca Juga:
Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

"Kami menyiapkan program pemeriksaannya, biar baik semua untuk ke depan. Jangan sampai nanti dibilang BPK cari salah, kita arahnya adalah kepada transparansi dan akuntabilitas, itu saja," katanya dalam laman resmi BPK, Senin (6/7/2020).

Achsanul menyatakan saat ini BPK menyusun rencana untuk pemeriksaan tematik yang melibatkan seluruh auditorat keuangan negara dalam rangka pemeriksaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695 triliun.

Dia menyebutkan pelaksanaan audit akan dilakukan secara komprehensif alias menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan besarnya kebutuhan dana pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi yang dilakukan lintas sektor mulai dari sisi kesehatan hingga kebijakan fiskal.

Baca Juga:
DPR Mulai Dalami Temuan BPK soal Subsidi Listrik dan Pupuk

"Totalnya mencapai Rp695 triliun, tidak hanya Rp203 triliun yang sebelumnya disebutkan. Oleh karena itu, kami harus hati-hati menyiapkan Program Pemeriksaan (P2), seperti metodologinya, tujuannya, sistem pemeriksaannya seperti apa, kami siapkan," terangnya.

Karena itu, BPK tidak sendirian bergerak melakukan proses pemeriksaan. Proses komunikasi dijalin terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga yang mendapatkan dana alokasi penanggulangan Covid-19. Selain itu, DPR juga diajak bicara terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

"Kami ingin tahu semangat pemerintah, sehingga begitu kita tahu niat dan tujuan pemerintah, kami tidak salah. Kami menyiapkan betul untuk tahu apa rencana pemerintah, baru kami uji keberhasilannya dalam merencanakan tersebut, termasuk dalam implementasi," imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 11:37 WIB PAJAK DAERAH

Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

Minggu, 10 November 2024 | 10:30 WIB TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DPR Mulai Dalami Temuan BPK soal Subsidi Listrik dan Pupuk

Jumat, 25 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

Minggu, 15 September 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?