KEUANGAN NEGARA

BPK Minta Audit Anggaran Covid-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
BPK Minta Audit Anggaran Covid-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

Kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mempersiapkan instrumen untuk melakukan audit atas belanja pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan apapun hasil pemeriksaan BPK atas dana penanggulangan Covid-19 tersebut sudah seharusnya tidak menjadi komoditas politik dan sarana melakukan kriminalisasi kepada pelaksana kebijakan.

Dia melihat aparatur pelaksana anggaran baik pada level pusat hingga daerah sedang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi di masyarakat.

Baca Juga:
BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

"Kami menyiapkan program pemeriksaannya, biar baik semua untuk ke depan. Jangan sampai nanti dibilang BPK cari salah, kita arahnya adalah kepada transparansi dan akuntabilitas, itu saja," katanya dalam laman resmi BPK, Senin (6/7/2020).

Achsanul menyatakan saat ini BPK menyusun rencana untuk pemeriksaan tematik yang melibatkan seluruh auditorat keuangan negara dalam rangka pemeriksaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695 triliun.

Dia menyebutkan pelaksanaan audit akan dilakukan secara komprehensif alias menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan besarnya kebutuhan dana pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi yang dilakukan lintas sektor mulai dari sisi kesehatan hingga kebijakan fiskal.

Baca Juga:
Komisi XI Tetapkan 5 Anggota BPK 2024-2029, 3 di Antaranya Politisi

"Totalnya mencapai Rp695 triliun, tidak hanya Rp203 triliun yang sebelumnya disebutkan. Oleh karena itu, kami harus hati-hati menyiapkan Program Pemeriksaan (P2), seperti metodologinya, tujuannya, sistem pemeriksaannya seperti apa, kami siapkan," terangnya.

Karena itu, BPK tidak sendirian bergerak melakukan proses pemeriksaan. Proses komunikasi dijalin terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga yang mendapatkan dana alokasi penanggulangan Covid-19. Selain itu, DPR juga diajak bicara terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

"Kami ingin tahu semangat pemerintah, sehingga begitu kita tahu niat dan tujuan pemerintah, kami tidak salah. Kami menyiapkan betul untuk tahu apa rencana pemerintah, baru kami uji keberhasilannya dalam merencanakan tersebut, termasuk dalam implementasi," imbuhnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 15 September 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

Kamis, 05 September 2024 | 11:30 WIB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Komisi XI Tetapkan 5 Anggota BPK 2024-2029, 3 di Antaranya Politisi

Selasa, 03 September 2024 | 11:13 WIB APBN 2023

DPR Setujui Pengesahan RUU P2 APBN 2023

Jumat, 02 Agustus 2024 | 14:30 WIB LAPORAN BPK

Lapkeu Kemenkeu Dapat Opini WTP, BPK Beri Rekomendasi Soal Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu