PEREKONOMIAN INDONESIA

BPJS Kesehatan Buka Data, Ini Harapan Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 Februari 2019 | 13:49 WIB
BPJS Kesehatan Buka Data, Ini Harapan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi membuka akses data sampel jumlah kepesertaan dan layanan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan terbukanya data sampel ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah kajian ilmiah terkait BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kajian yang dihasilkan dapat menjadi landasan perumusan kebijakan.

“Saya harapkan muncul penelitian yang banyak. Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabel dari BPJS Kesehatan,” katanya dalam peluncuran data sampel BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Dengan terbukanya data BPJS Kesehatan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengharapkan adanya lonjakan penelitian dalam dua aspek yakni terkait tarif iuran dan klaim rumah sakit atas pasien BPJS Kesehatan.

Kedua aspek tersebut, menurut Sri Mulyani, mempunyai peran krusial dalam proses bisnis BPJS Kesehatan. Pasalnya, kedua aspek ini yang menentukan rapor keuangan salah satu jaminan sosial di Tanah Air ini.

“Soal tarif itu akan mengarah kepada aspek keterjangkauan dan keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Faktor tarif ini, disinggungnya, sebagai biang kerok besarnya angka klaim yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. Dia berharap akan ada kajian terkait tarif, apakah sudah atau belum sesuai dengan kondisi demografi Indonesia saat ini.

“Sekarang kita mau lihat apakah tarif berdasarkan penghasilan saat ini sudah sesuai? Banyak negara yang tarifnya berdasarkan risiko sehingga kalau risiko semakin besar maka tarif preminya juga besar," tandasnya.

Terkait kajian klaim rumah sakit atas pasien BPJS Kesehatan, Sri Mulyani berharap akan ada masukan terhadap penyusunan kebijakan. “Kita harapkan adanya perbaikan dengan munculnya penelitian apakah klaim RS itu sudah masuk akal. Karena sekarang terbuka data klaim dari 2.400 RS.” (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra